Kesaksian di Persidangan PKPU Pengadilan Niaga Jakpus: Investasi Koperasi CSI, Lanjutkan ?!

DTN CSI 6 CopydestinasiaNews – Sepenggal pengakuan dari saksi anggota KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera yang biasa di sebut Koperasi CSI, pada gelar perkara Senin, 10 April 2017 di  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui perkara Nomor: 35/Pdt-PKPU/2017/PN, NIAGA, mengejutkan hadirin.

“Sejak Desember (2016 – red), Januari, Februari, Maret 2017, tidak ada bagi hasil (5% per bulan – red.)”, kata saksi Deni Budiman yang dihadirkan tergugat PKPU dari Koperasi CSI yang diwakili oleh Syam Yousef Djoyo Law Firm yang beralamat di Jl. Muara Al Fatah 410 Kec. Garut Kota, Kab. Garut. 

Dalam persidangan ini saksi Deni yang sejak Februari 2014 sebagai salah satu penyimpan dari sekitar 18.000 anggota, dengan simpanan pribadi Rp.100 juta dari dugaan akumulasi total sekitar Rp. 2,3 T di Koperasi CSI. Dalam kesaksiannya, ia yang kini menjadi anggota yang mengikuti kebijakan tim restrukturisasi di Koperasi CSI yang sejak November 2016 rekeningnya dibekukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kala ditanya secara bergantian oleh Iqbal Nugraha, S.H, advokat dari penggugat Forkoma (Forum Komunikasi Anggota) CSI, dan Hakim Ketua Jamaludin Samosir, menyatakan:”Tidak merasa dirugikan …”.

Paparan lain dari saksi Deni, dalam hal restrukturisasi Koperasi CSI pada 4 Maret 2017 telah dilakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). “Apakah dibagikan deviden (SHU – red.) pada saat RAT tersebut?”, tanya Hakim Ketua.

Jawaban Deni untuk pertanyaan Hakim Ketua di atas, menyiratkan pembagian deviden itu sejak 2014 tidak pernah ada. “Hanya ada bagi hasil per bulan 5% sebesar Rp. 5 juta saja,” ujarnya yang mungkin menyiratkan tanda tanya di mata Hakim Ketua.

Imbuhan pernyataan lainnya dari saksi Deni, kala ditanya mengapa “deviden” atau bagi hasil ini sejak November 2016 tidak dibagikan:”Ini terhenti karena belum ada vonis bagi pimpinan kami karena persoalan aturan perbankan syariah….”.

Restrukturisasi Koperasi CSI

Sebelum Deni bersaksi, Syam Yousef Djoyo Law Firm menghadirkan “duo saksi” Handiyana Gani dan Ahmad Husen Arif. Pengakuan keduanya, dari sekitar 18 ribu anggota Koperasi CSI, sejak Desember 2018 diupayakan untuk di verivikasi dan validasi. Responnya, upaya ini yang didahului sosialisasi - sekitar 12 ribu lebih anggota setuju dilanjutkan, sedangkan sisanya menginginkan tidak dilanjutkan.

“Duo saksi” ini pun secara tersirat menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi dilakukan tersebab, dua pimpinan Koperasi CSI ini dilakukan usai ditahan oleh Bareskrim Polri sejak 26 November 2016 atas laporan OJK.

Dalam konteks lain, Hakim Ketua sempat bertanya kepada saksi Deni soal apa fungsi RAT Koperasi CSI pada 4 Maret 2017 lalu, dan mengapa deviden tidak dibagikan? Jawabannya - ”Kami masih menunggu vonis …”. Sang Hakim Ketua mendengar hal ini, cukup menimpalnya dengan sesungging senyum di hadapan hadirin.

Sejurus kemudian kembali Sang Hakim Ketua, menutup persidangan kali ini yang lamanya sekitar 90 menit dengan berucap:”Besok Selasa (11 April 2017 – red.) sidang dilanjutkan untuk kesimpulan dari masing-masing pihak.”

Eka Santosa Bicara

Kemelut yang menimpa Koperasi CSI sejak November 2016, dimata publik sohor sebagai kasus penghimpunan dana atau investasi bodong. Hingga kini telah menimbulkan banyak korban. Tepatnya sejak dua pucuk pimpinan CSI, M Yahya dan Iman Santoso, ditahan pada 25 November 2016 atas laporan OJK dan satgas Waspada Investasi ke Bareskrim. Terakhir, keduanya ditahan sejak 11 April 2017 sampai dengan 10 April 2017 di Rumah Tahanan Negara di Cirebon. Keduanya ditahan karena dugaan pelanggaran prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyidikan Bareskrim pun mengarahkan atas sangkaan pelanggaran pasal 3 dan 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait hasil persidangan terakhir ini, Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo yang sejak permasalahan ini muncul ke permukaan turut membantu mengadvokasi anggota Koperasi CSI, tepatnya melalui Forkoma CSI, masih tetap berharap:”Hak anggota koperasi yang sah, harus diprioritaskan. Makanya, kami tetap mendorong untuk menuntaskannya melalui jalur hukum. Korbannya, sudah banyak. Ini yang merisaukan kita semua. Semoga melalui upaya PKPU ini, ada solusi yang win win solution” (HS/SA/dtn)


emgz2

Artikel lain...

Wow, Rektor Unpad & Produsen Aquatec Petik Hasil Maksimal Panen Budidaya Kerapu di Pangandaran

Wow,  Rektor Unpad & Produsen Aquatec Petik Hasil Maksimal Panen Budidaya Kerapu di Pangandaran

destinasiaNews - Boleh dibilang kegiatan produktif ini nyaris tak banyak orang tahu, padahal ini merupakan 'giant step for Indonesian's development'....

Jadi Juri Unjuk Kabisa Wanoja Jajaka Budaya Jabar, Eka Santosa - Kembangkan Budaya Kita

Jadi Juri Unjuk Kabisa Wanoja Jajaka Budaya Jabar, Eka Santosa - Kembangkan Budaya Kita

destinasiaNews - Boleh dikata ini penampilan tokoh Jabar Eka Santosa yang sedikit tak 'lazim' akhir-akhir ini? Gerangannya kali ini penuh dengan...

Gerai GORO DAYUNG di Bandung Munculkan Antusiasme Peserta Munas ISMI ke-2

Gerai GORO DAYUNG di Bandung Munculkan Antusiasme Peserta Munas ISMI ke-2

destinasiaNews - Sejumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas), Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) ke-2 di Hotel Grand Asrilia Bandung, pada Sabtu,...

LAKSI Dukung Kapolri - Tegakkan Hukum Bagi Pelaku Hoax

LAKSI Dukung Kapolri - Tegakkan Hukum Bagi Pelaku  Hoax

destinasiaNews - Terkait pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN, M Amien Rais. Dalam hal ini sebagai saksi, pada kasus dugaan...

Pengunjung

02654218
Hari ini
Kemarin
1306
4849