Kasus PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Bayu Risnandar Bersaksi – Boleh Dibangun, Asal …

IMG 20170913 WA0105
destinasiaNews– Seperti apa jalannya sidang di PTUN Bandung dalam perkara No 80/G/2017PTUN-BDG pada 13 September 2017 ? Adakah yang berbeda  pada hari itu? Pihak penggugat pada sidang ke - 8 yakni Hanson R Sanger yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, juga ke Pemerintah Kab. Sukabumi selaku tergugat ll intervensi, menghadirkan Bayu Risnandar  (47) .
 
“Boleh saja Pemkab Sukabumi membangun PLPR (Pelabuhan Laut  Pengumpan Regional), asal tempatnya sejak awal jangan di Karang Pamulang. Ini pantai bersejarah milik rakyat. Tadi saya bersaksi di sidang ini,” tutur Bayu  yang juga mempertanyakan –“Katanya, sudah ada dana lebih dari Rp. 7 M untuk pembebasan lahan 6.600 M2. Uangnya diterima Soerono Haryanto melalui pelepasan hak no 01/BAPH-32.02/IX/2015 pada 23 September 2015. Karena tak jelas, ini sudah dilaporkan ke KPK.”
 IMG 20170913 WA0106
Persidangan yang berlangsung hampir satu jam, dipimpin hakim Rialam S,S.H.MH, dari pihak tergugat menghadirkan Ade Suryaman, SH, MM, Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi dan tergugat ll intervensi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi. “Minggu depan kami pun akan menghadirkan saksi”, papar Ade Suryaman yang dijawab hakim dengan mempersilahkannya.
 
“Pada sidang ini, tampak hakim tadi sedikit bingung dengan keterangan saksi Bayu. Implikasinya terpikir, meminta PS (Peninjauan Setempat) ke Ibu Hakim agar jelas juga dengan kaitan sengketa lahan 600 M2 dari klien saya pada proyek PLPR. Tapi kan biayanya itu, waduh …,” papar Hanson sambil menambahkan – “Semoga dengan bukti yang saya sodorkan tadi, jelas kan dari tanah klien saya hanya 10 meter itu sudah laut. Intinya, kenapa bisa-bisanya Soerono Haryanto mengklaim punya lahan 6.600 M2 dan sudah terima uang dari Pemkab Sukabumi?”.
 
Terkait sidang PTUN hari itu Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo kembali menyatakan bahwa hakim di PTUN Bandung harus jeli dan bijak melihat kaitan persoalan ini, tak sekedar sengketa tanah. Dugaan persekongkolan proyek PLPR mulai dari perencanaan, legalitas, hingga pelaksanaannya di lapangan saat ini, sangat kental. Ini bukti, ada masalah berat di proyek ini, bagusnya dihentikan.” (HS/SA)    
 


emgz2

Artikel lain...

Masyarakat Akuakultur Indonesia Helat International Confrence Aquaculture Indonesia 2018 di Yogyakarta

Masyarakat Akuakultur Indonesia Helat International Confrence  Aquaculture Indonesia 2018 di Yogyakarta

destinasiaNews – Untuk kesekian kalinya Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), kembali menggelar Konferensi Internasional ‘ICAI 2018 - International Conference of Aquaculture...

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

destinasiaNews - Usai pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 27/6/2018 lalu, Tim Peneliti dari Pusat Studi Politik...

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

destinasiaNews – Sebuah perusahaan terkemuka dari Australia, yang memiliki se-gudang pengalaman dan penghargaan yaitu Crown Group Holdings (Crown Group), merupakan...

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

destinasiaNews – Destiners, khususnya bagi yang tinggal di daerah Sukabumi – Jawa Barat, apalagi yang mengaku Tuna Lovers, sudahkah mencoba...

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

destinasiaNews – Berlokasi di Kawasn Ekowisata dan Budaya Alam Santosa tepatnya di Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung, ngaring (berkumpul) sejumlah...

Pengunjung

02267866
Hari ini
Kemarin
3179
3544