Kasus Pembongkaran SPBU Kebon Kawung oleh PT KAI Daop 2 Bandung, Masuk ke Pengadilan & Ombudsman

IMG 20180517 173854
destinasiaNews – Kasus “alot” pembongkaran SPBU No. 34 – 40109 (Kebon Kawung) di lahan “panas” PT KAI Daop 2 Bandung, milik UD Mahkota atas nama Tubagus Setiawan di atas lahan seluas 1700 meter persegi pada 22 Maret 2018 lalu, kini memasuki babak baru. Pantauan terakhir pada Kamis,17 Mei 2018, Sri Royani yang akrab disapa Riri, ia mewakili keluatga Tubagus Setiawan memberi keterangan di PN Bandung Jl. Martadinata.
 
“Ini kali ke dua, pengacara pihak tergugat PT KAI Daop 2 Bandung tidak hadir di persidangan. Setelah ini kami akan ke Ombudsman di Jl. Kebon Waru,” jelas Riri yang diiyakan Rinni Arianny SH. MH mewakili pengacara penggugat asal Jakarta Falaki Kartono  M. SH.  
Sebelumnya, Rinni Arianny pada pra sidang (17/5/2018) sempat beracara di Ruang Sidang II Ali Said R 37 yang dipimpin Hakim Ketua Judijanto Hadi Laksana, S.H dengan Hakim Anggota 1 Tardi S.H dan Hakim Anggota 2 Sri Kuncoro S.H., dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2018/PN Bdg.
 
“Keputusannya sidang dilanjut minggu depan (24/5/2018 - red), karena pihak tergugat tidak hadir sampai siang ini,” papar Rinni Arianny.
 
Lapor ke Ombudsman
 
Masih di hari yang sama usai dari PN Bandung, Riri diantar salah satu dari 24 mantan karyawan SPBU Kebon Kawung, Suwignyo melaporkan tentang kesewenag-wenangan pembongkaran SPBU ini ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.
 
“Ini surat penerimaannya, diterima Komisioner Ombudsman RI Bapak M Taufan. Agak lama kami membincangkannya, tujuannya agar tidak tumpang tindih dengan gugatan di PN Bandung. Mereka akan mengkajinya segera,” terang Riri.
 
“Mal administrasi di kasus ini amat kentara. Apa peran Polsuska dalam pembongkaran ini? Uu Kehakiman 48/2009 pasal 54 ayat 2 jelas pelaksanaan putusan pengadilan perdata dilakukan panitera dan juru sita, dipimpin ketua pengadilan. Di kasus ini kental unsur abuse of power. Penyelenggara negara ternyata tak mampu mengedukasi hukum bagi rakyat. Ini saya sesalkan…” lagi jelas Riri sambil menambahkan – Makanya, kita teruskan hingga ke Ombudsman juga.”.
 
Secara terpisah Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, Joni Martinus, kala dikonfirmasi perihal ketidakhadiran pengacara dari pihak tergugat menyatakan, intinya akan mengikuti mekanisme pesidangan sesuai peraturan yang berlaku. “Rasanya, ketidakhadiran kami kali ini masih dalam perkenan ketentuan dari majelis hakim.” (HS/HL)    
 
 


emgz2

Artikel lain...

Masyarakat Akuakultur Indonesia Helat International Confrence Aquaculture Indonesia 2018 di Yogyakarta

Masyarakat Akuakultur Indonesia Helat International Confrence  Aquaculture Indonesia 2018 di Yogyakarta

destinasiaNews – Untuk kesekian kalinya Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), kembali menggelar Konferensi Internasional ‘ICAI 2018 - International Conference of Aquaculture...

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

destinasiaNews - Usai pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 27/6/2018 lalu, Tim Peneliti dari Pusat Studi Politik...

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

destinasiaNews – Sebuah perusahaan terkemuka dari Australia, yang memiliki se-gudang pengalaman dan penghargaan yaitu Crown Group Holdings (Crown Group), merupakan...

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

destinasiaNews – Destiners, khususnya bagi yang tinggal di daerah Sukabumi – Jawa Barat, apalagi yang mengaku Tuna Lovers, sudahkah mencoba...

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

destinasiaNews – Berlokasi di Kawasn Ekowisata dan Budaya Alam Santosa tepatnya di Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung, ngaring (berkumpul) sejumlah...

Pengunjung

02251255
Hari ini
Kemarin
807
3240