Ombudsman Jabar Awasi Penyelenggaraan PPDB 2018

ppdb18 a

destinasiaNews – Ombudsman Perwakilan Jawa Barat turut mengawasi titik rawan pelanggaran penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018, pada tingkat Sekolah Negeri tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat di kabupaten/kota di Jawa Barat.

 

Melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Berdasarkan regulasi ini, maka Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan PPDB 2018 ini berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

 

Namun demikian, dikhawatirkan masih ada jalur-jalur yang rawan terjadi penyalahgunaan mekanisme, seperti pada tahun 2016-2017, Ombudsman masih menemukan adanya praktek jual-beli kursi di sekolah-sekolah favorite. Selain itu juga masih adanya sponsorship dan daftar sekolah menggunakan calo, atau dengan cara lain seperti menggunakan legalitas warga sekitar sekolah, legalitas keluarga ekonomi tidak mampu, informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat, kuota pendaftar, dan pelibatan pihak yang tidak berkepentingan dalam proses seleksi," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto di kantornya, Jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Senin, 2/7/2018.

 

Lebih jauh Haneda mengungkapkan, bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur warga sekitar sekolah, wajib menyerahkan copy kartu keluarga serta penentuan koordinat tempat tinggal agar terukur jarak riil menuju sekolah. Sedangkan untuk jalur keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik harus memiliki salah satu dari Kartu Indonesia Pintar antara lain Kartu Indonesia Sehat Kartu Keluarga Sejahtera atau Surat Keterangan Tidak Mampu.

 

“Informasi yang diterima oleh masyarakat harus merupakan informasi final dari sumber yang dapat dipercaya serta masyarakat harus teliti dan cermat, segala sesuatu harus dibuktikan dengan tanda bukti dan untuk PPDB 2018 kita akan fokus pada sistem zonasi dan pemerataan sekolah," jelas Haneda

Menurutnya, PPDB merupakan tanggung Jawab pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggaranya, untuk itu sebaiknya pihak sekolah menyiapkan ruang khusus untuk menangani pengaduan masyarakat dalam hal ini orang tua calon peserta didik.

"Keberadaan Ombudsman adalah bagian dari membatu pemerintah dan masyarakat, kalau masyarakat sudah sampaikan keluhan kepada internal sekolah namun tidak direspon dengan baik maka kami bisa menjadi alternatif untuk menerima pengaduan lanjutan selain tentunya ke DPRD," ucap Haneda.

ppdb18 b

"Terutama kepada orang tua, persyaratan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Perwal maupun Pergub. Jangan sampai terjadi perilaku menyimpang baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak sekolah," tutur Haneda

Harapannya, lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut ingin memastikan penyelenggaraan PPDB berlangsung lancar tanpa komplain atau zero complaint.

Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Noer Adhe P. mengatakan, pihaknya baru memantau secara acak di sejumlah sekolah karena keterbatasan sumber daya. Dalam pantauannya, tidak ada permasalahan pada PPDB di Kota Bandung.  "Di Kota Bandung sejauh ini belum ditemui masalah administrasi terkait PPDB," tegasnya

Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah menempatkan sub Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di sekolah-sekolah untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Kalaupun ada masalah, masyarakat bisa memanfaatkan kanal tersebut untuk menyampaikan pengaduan, papar Adhe

Untuk menghindari masalah pada saat mengikuti PPDB, dirinya mengimbau agar para orang tua percaya terhadap kemampuan anaknya dan tidak memaksakan mendaftar di sekolah berlabel favorit karena pemerintah telah berusaha memeratakan pendidikan. 

"Harapan kami masyarakat menghilangkan gengsi dengan memaksa memasukkan anak ke sekolah berlabel favorit. Apalagi sekarang sudah ada regulasi tentang zonasi. Jangan juga memulai sesuatu yang menyimpang dari aturan, ikuti prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ada temuan harus berani lapor ke desk pengaduan di sekolah ataupun ke Ombudsman melaluinomor (022) 7103733 atau WhatsApp 0877 1793 0058”, pungkasnya. (HRS/dtn)


emgz2

Artikel lain...

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

Pemilih Pada Pilkada Jabar 2018 Cenderung Rasional

destinasiaNews - Usai pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 27/6/2018 lalu, Tim Peneliti dari Pusat Studi Politik...

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

Crown Group Pasarkan Hunian Vertikal ke Indonesia

destinasiaNews – Sebuah perusahaan terkemuka dari Australia, yang memiliki se-gudang pengalaman dan penghargaan yaitu Crown Group Holdings (Crown Group), merupakan...

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

TUNA LOVERS at EMPAT DARA 2

destinasiaNews – Destiners, khususnya bagi yang tinggal di daerah Sukabumi – Jawa Barat, apalagi yang mengaku Tuna Lovers, sudahkah mencoba...

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

Bacaleg DPRD Provinsi & DPR RI Partai Berkarya,, Bebenah Diri Jelang Pileg 2019 – ‘Kuantitas Bacaleg Berlebih’

destinasiaNews – Berlokasi di Kawasn Ekowisata dan Budaya Alam Santosa tepatnya di Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung, ngaring (berkumpul) sejumlah...

PESTA RAKYAT 9TH - Celebrate Our Physics

PESTA RAKYAT 9TH - Celebrate Our Physics

destinasiaNews – Hallo Destiners! Sadarkah kita, bahwa perkembangan sains dan teknologi melaju dengan cepat di segala aspek kehidupan sekarang ini?...

Pengunjung

02241350
Hari ini
Kemarin
662
2750