LKPP Lambat Merespon, KPPU Dorong LKPP Libatkan UKM Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog

KPPU GS

destinasianews - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya dalam pengadaan barang Pemerintah melalui Katalog Elektronik (e-Katalog).

Berdasarkan kajian KPPU terhadap e-Katalog, utamanya terkait partisipasi pelaku usaha dalam hal keiukusertaan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog, ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan demi semakin terwujudnya persaingan usaha yang sehat bagi semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Hal tersebut disampaikan kepada awak media saat video conference KPPU Kanwil III Bandung melalui aplikasi zoom meeting, Sabtu, 12/9/2020.

Menurut Juru Bicara dan Komisioner KPPU, Guntur Saragih, pihaknya mengaku telah melayangkan dua surat saran pertimbangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 19 Maret 2020 dan 24 Juli 2020 lalu.

Namun dalam hal ini KPPU fokus kepada pasal 13 huruf “f” Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, karena pada klausul tersebut dinilai menghambat akses bagi pelaku UKM untuk menjadi penyedia dalam sistem e-katalog nasional dan daerah, terutama di daerah, tegas Guntur Saragih.

“Dalam perspektif persaingan usaha, persyaratan tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar (entry barrier), yakni UKM yang tersebar di berbagai daerah”, ungkapnya.

“Kami mendorong pemerintah daerah dengan persetujuan LKPP, menerbitkan e-katalog local, yang mengutamakan pelaku UKM di daerah sebagai penyedianya”, katanya.

“Selain itu, KPPU mendorong pemerintah daerah menerbitkan daftar barang/jasa yang pengadaannya wajib menggunakan e-katalog, sehingga untuk pengadaan barang lainnya, pemerintah daerah dapat menggunakan metode pengadaan lain seperti lelang/tender atau penunjukan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang pesertanya diprioritaskan untuk pelaku UKM daerah”, kata Guntur.

Menurut Guntur, jika UKM dilibatkan dalam penyediaan barang dan jasa e-katalog dapat mempermudah dalam produsen e-katalog nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan di tiap daerah.

Guntur mengatakan, bahwa sampai saat ini LKPP belum merespon surat tersebut. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan tindak lanjut sesuai prosedur yang ada serta berharap bisa mendapatkan respons dari LKPP, pungkasnya. (HRS/dtn)


emgz2

Artikel lain...

Kondisi Terkini Museum Kota Bandung ...

Kondisi Terkini Museum Kota Bandung ...

destinasiaNews - Pada Senin, 21 Juni 2021 kota Bandung diguyur hujan deras, sejumlah media melaporkan dan menulis hujan deras disertai...

Desain Biofilik; Sebuah Tren Baru atau Kebutuhan – Menanggalkan Kerumitan Hidup Melalui Gerakan Hidup Sehat di Perkotaan

Desain Biofilik; Sebuah Tren Baru atau Kebutuhan –  Menanggalkan Kerumitan Hidup Melalui Gerakan Hidup Sehat di Perkotaan

Crown Group Melakukan Terobosan Melalui Program “Try Before You Buy” Pertama di Australia destinasiaNews – Kawasan Waterloo Sydney telah mengalami...

Jelajah Kota Menjelang Seabad Gedong Cai Tjibadak 1921-2021

Jelajah Kota Menjelang Seabad Gedong Cai Tjibadak 1921-2021

DestinasiaNews - Masih tentang heritage di seputar Bandung yang tak pernah habis cerita. Satu lagi di antaranya adalah apa yang...

IKA Menwa Mahawarman Yon XI/UPI 2021 – 2024, Asep Sukendar: Tingkatkan, Persatuan & Kesatuan

IKA Menwa Mahawarman Yon XI/UPI  2021 – 2024, Asep Sukendar: Tingkatkan, Persatuan & Kesatuan

  destinasiaNews – Bertempat di RM Pulen di Jl. Batujajar Km 2 Ciampel, Padalarang Kabupaten Bandung pada Sabtu, 12 Juni 2021...

M. Arry Welliansyah , MembangunPrestasi Anak Negeri dalam Berbagai Ketrampilan HIdup

M. Arry Welliansyah , MembangunPrestasi Anak Negeri dalam Berbagai Ketrampilan HIdup

  destinasiaNews - Dalam kesibukkannya sehari-hari sebagai salah seorang ASN Pemerintah Kota Bandung di Staf Administrasi Umum SMP Negeri 12,...

Pengunjung

07017703
Hari ini
Kemarin
2643
4663