Aktivis HAM Bandung di Taman Cikapayang, Pasang Aksi – “Dari Gulita Terbitlah Pelita …”

IMG 20170923 WA0045
destinasiaNews – Ibaratnya, jalan terang itu masih sebatas angan-angan. Padahal, reformasi di negeri ini telah muncul sejak 1998. Sempat kala reformasi bergolak, muncul secercah harapan  - kita menjadi negara demokrasi. Setidaknya, di negara yang 32 tahun mengalami “orde baru”, akan bergulir prinsip universal Hak Azasi Manusia (HAM). Namun, apa mau dikata,  hingga kini hampir dua dekade dimata para pegiat HAM negeri kita, jalannya asa itu seperti keong – hanya beringsut sedikit sekali.
 
“Kasus HAM berat janjinya kala itu membahana mau dituntaskan. Nyatanya, malah bertambah, terjadilah kasus Tanjung Priuk (1984), represi terhadap mahasiswa (1999), dan pembunuhan terhadap Munir (2004). Entah kebetulan atau apa, kerap terjadi di bulan September,” papar Rizki Ramdani yang kerap disapa Astro.
 
Astro pada Jumat sore (23/9/2017) di Taman Cikapayang Dago Bandung, memimpin aksi global melawan pelanggaran HAM dengan tagar #GULITA, semua berbusana serba hitam. “Kampanye ini pun dilakukan di ibu kota provinsi lainnya, seperti Semarang, DKI Jakarta, Medan, Makassar, dan Pontianak”, tambah Astro sambil menjelaskan maknanya  – “Mendorong negara meeujudkan HAM secara holistik dan tersistem. Juga, mendorong kesadaran publik, agar keluar dari kondisi kritis selama ini ...”
 IMG 20170923 WA0047
Sementara itu Dadan Ramdan, Ketua Walhi Jabar yang juga berpartisipasi “berdiam diri mengingatkan para penguasa”, menyatakan:”Prihatin atas tengkurapnya HAM di negara kita. Kesadaran dan perwujudan negara dalam aspek lingkungan, masih sangat minimal. Rakyat, kerap dijadikan tumbal. Kami protes keras soal lanjutan proyek lokal Jabar seperti PLTU Batubara Indramayu, Cirebon, dan reklamasi Pantai Karang Pamulang Palabuhanratu, Waduk Jatigede, dan serta lainnya.”
 
Lima Tuntutan
 
Aksi yang dimotori PBHI Jabar, dengan jaringannya seperti Aliansi Jurnalis Bandung Jawa Barat, Walhi Jabar, YLBHI, dan partisipan lainnya, mengeluarkan lima tuntutan.
 
Pertama, menuntut negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat / kejahatan kemanusian, agar tidak menjadi hantu bagi bangsa Indonesia, serta menjadi warisan kelam bagi generasi yang akan datang.
 
Kedua, menuntut negara untuk menyediakan sarana yang efektif dan efesien ketika terjadi pelanggaran HAM. Saat ini mekanisme peradilan, mekanisme administrative, dan legislatif seringkali mengabaikan prinsip-prinsip pelanggaran HAM.
 
Ketiga, memperkuat peran lembaga negara yang mendorong pemajuan HAM, demokras,i dan anti korupsi. Lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Pengawas penegak hukum, Komisi Pemberantasan korupsi, masih ditempatkan seperti anak tiri - hanya menjadi hiasan bagi negara. 
 
Keempat, menjamin perlindungan terhadap orang-orang yang memperjuangkan dan melaksanakan hak asasi. Banyak para pegiat HAM, ataupun orang-orang memperjuangkannya harus berujung pada kriminalisasi, intimidasi, serta minimnya perlindungan.
 
Kelima, mendorong pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya, masukkanlah ke dalam pendidikan formal. Informasi yang objektif serta praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai HAM, adalah materi kurikulumnya.  
 
Tak urung, polah para peserta yang melakukan aksinya di tengah keramaian di sekitar Jalan Dago Bandung mengundang banyak tanya para pelalu-lalang. Salah satunya Mukmin (42), seketika ia menghentikan sepeda motornya – bermaksud, mengamati aksi ini dari dekat. “Memang seharusnya, pemerintah memperhatikan tuntutan ini. Setuju, kasus HAM berat di negara kita tak ada alang-ujurnya. Ini memalukan kita di pergaulan internasional. Paling tidak itu, biar ada pelita…” begitu kata Mukmin dengan penuh semangat kala ditanya, apa makna aksi ini bagi Anda? (HS/SA/dtn)
 
Add a comment

Kasus Pembebasan Lahan PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Hadirkan Saksi dari Tergugat

 IMG 20170922 WA0045
destinasiaNews -  Lanjutan sidang “pembebasan lahan” PLPR Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di PTUN Bandung Jl. Diponegoro Bandung, nama resmi perkara  80/G/2017PTUN-BDG  pada  Rabu, 20  September 2017 menghadirkan dua saksi tergugat ll intervensi. Saksi pertama bernama Supriatna (60) ,dan Ketua RT 01, serta Ketua RW 30 sampai tahun 2016 di Kampung Babadan Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kab. Sukabumi. Saksi ke kedua Entis Sutisna (52). warga Palabuhanratu, dipekerjakan pemilik  tanah Soerono Haryanto sejak  2004.
 
Praktis dalam persidangan ke-9 ini Majelis Hakim yang dipimpin Rialam S,S.H.MH, menghadirkan Kuasa hukum penggugat TB Romel yakni Hanson R Sanger, yang berhadapan dengan pihak tergugat Ade Suryaman, SH, MM, Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi, didampingi tergugat ll intervensi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi, mereka secara bergantian bertanya kepada kedua saksi. Pertanyaannya, tertuju pada kabsahan atau kebenaran di lapangan atas sertifikat hak milik No.73 di Desa Palabuhanratu , Kec. Palabuhanratu. Yang terbit pada 08 Oktober 1968 atas nama Soerono Haryanto seluas kurang lebih 6.600 M2.
 
Dalam sidang ini dari luas tanah kira-kira 6.600 M2, 600 M2 di antaranya diklaim oleh penggugat TB Romel. “Bang Romel itu sejak tahun 1980-an kala bujangan, suka ngojeg dengan saya di terminal. Tahun 1985 ia menikah dengan  Eneng anak Pak Sukiin yang buka warung kini di lahan ‘sengketa’ milik Pak Soerono Haryanto”, kata Supriatna sambil menjelaskan sesuai pertanyaan dari majelis juga para tergugat – Hingga munculnya proyek PLPR sejak 2015, hanya Romel yang tidak bersedia menerima uang pengganti warungnya seluas kira-kira 5 x 4 M. Padahal sudah dianggarkan akan diberi sekitar Rp 9 juta (oleh Pemkab Sukabumi cq Dishub Kab. Sukabumi). Padahal warung-warung lainnya sebanyak 51 diberi ganti rugi masing-masing Rp. 2 juta.
 
“Mertua Romel Pak Sukiin setelah meninggal pada tahun 2010, akhirnya Romel seperti merasa memiliki tanah yang ada warungnya sampai sekarang”, papar saksi Entis.
 
“Apakah saudara Romel tahu bahwa tanah ini pemiliknya Soerono Haryanto, tanya Majelis hakim? “Sadar dia ini tanah orang lain. Bilangnya ke saya hanya punya warung segini-ginya …,” ujar Entis yang juga menerangkan sebagian tanah ‘parkiran’ kini di lahan sengketa yang dibangun oleh Pemkab Sukabumi – “Itu hasil pembuangan limbah dari Pak Robin Panjaitan atau Pak Torang yang akhirnya pada tahun 2003-an pernah dipakai jemur cengkeh dan kapulaga.”
 
Pernahkan Anda Pak Entis mengingatkan Pak Torang agar tak buang limbah (berangkal) di lahan yang Anda jaga, tanya Hakim. “Sudah, Bu Hakim malah dia minta saya menunjukkan surat tugas bahwa saya penjaganya,” jawab Entis.
 
“Suratnya, sudah ditunjukkan tetapi begitulah sampai sekarang…,” kata Entis.
 
Mengejar Status Tanah    
 
Rupanya, majelis pada persidangan ini mencecar para saksi dengan tujuan untuk mengejar status tanah, utamanya di lapangan. “Kerumitan ini, sebaiknya sejak tahap ini diadakan PS (peninjauan setempat). Biar clear, setelah melihat di lapangan. Apalagi banyak kejanggalan di lahan sengketa ini, akan dan sedang dibangun PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) yang kontroversial dari segi lingkungan. Perijinannya, tumpang tindih, ditengarai ada kongkalikong besar-besaran antara pejabat dan pengusaha setempat,” papar Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar yang ditemui seusai sidang ini di gedung PTUN Bandung.
 
Sementara itu penggugat Hansen R Sanger, rupanya perihal dua kesaksian pada persidangan kali ini:”Tak masalah, tetaplah kami pada pokok perkara.” Ujaran Hansen kali ini, ia tetap mengacu mengacu pada Berita Acara Pelepasan Hak yang terbit 23 September 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi No. 01/BAPH-32.02/IX/2015 dari Soerono Haryanto ke Pemkab Sukabumi cq Dishub, sesuai NIB (nomor identifikasi bidang tanah) yang mengakibatkan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp. 7 M lebih cair dan dibayarkan, serta diterima penjual yakni Soerono Haryanto. “Intinya transaksi ini belum clear dan clean, bagusnya jangan ada pembangunan di lokasi sengketa ini”, kata Hansen yang menjelaskan kemarin ia melihat lagi mesin pengeruk tanah bekerja di lokasi.
 
Upaya gugatan lainnya secara sederhana:”Kenapa pula di lahan sengketa ini ada dua versi SK Menhub yang ditandatangani EE Mangindaan (KP 886 Tahun 2014). Ini nyata-nyata mal administrasi. SK Menterinya ada dua, salah pula dua-duanya,” pungkas Hansen sambil tersenyum penuh arti. (HS/SA/dtn)  
Add a comment

Bandung Photo Studio Digital & Lab - Ifan Chandra "Sekali Berarti"

IMG 20170919 213300
destinasiaNews - Wow, urusan foto diri yang keren berharga terjangkau, di Bandung rasanya hanya satu. Ini dia  bidang usahanya, namanya Bandung Photo Studio Digital & Lab. Berdiri sejak 1994 di Bandung. Penggagasnya,   wiraswastawan muda Ifan Chandra.
 
Awalnya, menurut pengakuan Ifan yang akrab di kalangan muda Bandung: "Dulunya sih cukup mengandalkan feeling saja," begitu ujarnya dengan terbuka.
 
"Saya percaya, dunia photografi tidak akan ada habisnya. Selama orang butuh pengabadian gaya hidupnya, nah photografi pasti diperlukan. Saya optimis itu," begitu kilahnya kala berbincang tentang dunia kerjanya yang ia katakan senantiasa menantang.
 IMG 20170919 213318
Uniknya, Ifan yang senang bergaul dengan segala kalangan, dalam hal usungan konsep terhadap konsumen, punya pendekatan khusus. Kiatnya, bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya. "Paling saya suka, berbagi dengan siapa saja."
 
Ihwal usahanya, salah satu ruko di daerah Cimindi adalah lokasi pertamanya. Kurang lebih satu tahun, ia fokus melayani konsumennya. "Banyak suka-duka kala itu. Lalu buka cabang di kota Cimahi pada tahun 1995."
 
Alhasil hingga sudah berkembang hingga ke daerah sub urban, seperti di Kiaracondong (1996), Leuwipanjang (1997), Majalaya (1996), Cimareme (1998), Cicaheum (1997), Garut (1997), dan Sukabumi (2006). 
 
Diskon & Kartu Identitas
 
Bidang usaha pun berkembang ke jasa pernikahan yang lebih lengkap, "Ya WO (wedding organization) serta jasa printing. Intinya, menyesuaikan zaman-lah..," begitu ujarnya yang kini sedang fokus pada pengembangan usaha lainnya.
 
Ciri khas dari jasa Ifan yang banyak dikenal relasinya karena kepiawaiannya berbisnis yang fair, tak lain potongan harga ke para pelajar, mahasiswa hingga PNS dan pegawai swasta. "Cukup melampirkan kartu pelajar, mahasiswa, PNS, dan identitas lainnya. Mudah, kan?" 
 
Nah, bolehlah ini disebut sejumput keunggulan usaha rintisan Ifan, dimata kompetitornya selalu menjadi bahan perhitungan. 
 
Demi mengembangkan bisnisnya, Ifan selalu berkutat dengan konsep jemput bola. "Di mana ada komunitas yang menonjol, selalu saya dekati, terutama photography amatir."
 
Strategi lainnya yang Ifan ungkap dengan terbuka:"Senantiasa berbagi dengan berbagai kalangan. Untuk apa kita selfish, tokh hidup kita cukup sekali, namun harus berarti."
 
Hmm, apa boleh dikata pembaca budiman, boleh disimak apa ujaran terakhir Ifan - hidup itu harus berarti. Wow ... (HS/SA/dtn)
 
Add a comment

Tuntas Jernihkan Pemberitaan Sepihak HU Pikiran Rakyat, Eka Mencuci Lesung …

IMG 20170915 WA0124
destinasiaNews – Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Hejo, dan Sekjen BOMA Jabar, di kediamannya (15/9/2017) Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun Kab. Bandung, tanpa ba-bi-bu sedari pagi hingga siang mencuci ratusan koleksi lesung “buhun”. Lesung kayu ini, dahulu digunakan wadah penumbuk padi ala tradisi Sunda.  Kata Eka ada 400-an jumlah koleksinya.
 
Menurutnya, rata-rata usia lesungnya di atas 25 tahunan. “Dikumpulkan dari pelosok Jabar. Banyak diperoleh dari milik keluarga sebagai warisan kakek buyutnya. Bayangkan, berapa usianya? Terkumpul sejak awal 90-an,” begitu ujarnya sambil mengelus-ngelus lesung sembari menyibakkan air kolam di bawah bangunan tradisional Sunda yang ia namakan “Bale Kambang” – “Lesung juga perlu berseka, kasihan sudah pensiun jasanya jangan dilupakan. Ini seperti pahlawan tanpa tanda jasa …”
 
Ditanya, apa hubungannya dengan kasus salah “ungkap” dari pemberitaan Harian Umum Pikiran Rakyat (13/9/2017) berjudul  ‘Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya’, lalu sekarang mendadak mencuci lesung? “Ini itung-itung syukuran kecil, koran PR hari ini (15/9/2017) sudah membuat imbangan berita. Sangat menenangkan saya. Kebetulan ada waktu luang hari ini, ya nyuci lesunglah. Tadinya ribuan kader partai saya di Jabar sempat panas,” papar Eka sambil menunjukkan Koran PR edisi 15 September 2017 pada halaman 3 yang memuat artikel berjudul ‘ Tak Ada Dualisme di Partai Berkarya Jawa Barat’.
 
Makna Lesung
 
Sepintas dari perbincangan in formaldengan Eka yang telah lama bergiat pada lingkungan hidup, dan perjuangan hak ulayat masyarakan adat Sunda, sedikit terkuak filosofis tentang lesung. Ini katanya mengingatkan, tidak boleh kita melupakan jasa sekecil apa pun dan dari siapa pun itu. “Bayangkan, lesung bertahun-tahun jadi landasan tumbukan padi. Hasilnya, nasi jadi enerji hidup kita. Hebatnya, selesai digunakan Sang Lesung ini biasa disimpan di kolong rumah. Padahal, fungsinya begitu penting, ya?” paparnya sambil menambahkan dengan kesan tidak mengurui:”Ibaratnya, kita itu tidak boleh masygul dengan apa yang kita lakukan”.
 
Beranjak lebih jauh soal lesung, Eka sejurus kemudian mengupas pentingnya ditingkatkan ketahanan pangan di negeri kita.”Contohnya, jangan utamakan alutsista (alat utama sistem senjata) di militer kita dengan anggaran selangit buatan luar negeri, yang super canggih. Tapi perut prajuritnya lapar karena tak makan kejo(nasi)?,: begitu paparnya sambil terkekeh-tekeh yang tangannya tak lepas membetulkan kain sarungnya.
 
Kembali, tersebab pentingnya peningkatan ketahanan pangan,  ini termasuk yang di luar nasi atau produksi padi, Eka telah lama menjadi penasehat dari ribuan personil yang tergabung pada THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas – tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) Indonesia. “Ternyata pemberdayaan penyuluh pertanian itu sangat penting. Petani kita di pedesaan akan meningkat produktifitasnya, bila sinergitas antar sektor terjadi. Bukan sebaliknya, katanya ketahanan pangan kita masih semu. Mungkin mereka lupa pada lesung, makanya saya bersihkan hari ini …,” urainya dengan santai tentu dengan tawanya yang berderai..
 
Pamungkas reportase ini ditanyakan, hubungan mencuci lesung hari ini dengan kasus pemuatan sepihak oleh mass media tentang partainya, dan katanya sudah selesai? “Ya, yang pentig sudah jernih danclear. Hari ini dilayangkan surat terima kasih ke redaksi PR atas beresnya soal ini. Banyaklah hikmah dari persoalan.”
 
Penasaran, hubungannya dengan mencuci lesung:”Wah, terus terang tak ada. Kebetulan hari ini ada waktu luang saja,” begitu tutupnya sembari membenahi tumpukan lesung yang sudah tampak bersih – “Jadi gareulis (cantik) ya lesung ini…?” (HS/SA/dtn) 
 
Add a comment

Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jabar,  Jelaskan Keberatan Pemberitaan HU Pikiran Rakyat

IMG 20170914 WA0111destinasiaNews – Bergulirnya pemberitaan di harian umum (HU) Pikiran Rakyat berjudul “Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya” pada hari Rabu 13 September 2017 di halaman 2. Rupanya, mengusik keberadaan kader partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto khususnya di Jawa Barat. “Pemberitaannya, sangat sepihak ini, kami keberatan,” kata Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Subang, Dida K. Ursitadinata yang diamini oleh puluhan kader partai Berkarya dari pelosok Jabar.
 
Yang disoal dari pemberitaan HU PR itu, satu hari sesudahnya pada Kamis, 14 September 2017 di Sekertariat DPW Partai Berkarya Jabar di Jl. PHH Mustofa Komplek Surapati Core K-7. Hari itu, Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya dihadapan puluhan awak mass media menjelaskan materi keberatannya. “Pemberitaan ini, sangat terkesan di partai kami ada dua kepemimpinan. Ini tidak benar, kami tetap solid,” jelas Eka.
 
Eka sendiri telah beroleh mandat untuk jabatan ini sejak 5 Juni (No:105-SM/DPP/BERKARYA/VI/2017). Lalu, dikuatkan SK Pengangkatannya per 8 Juni 2017 (No: SK 12-DPW/DPP/BERKARYA/VI/2017) untuk 2017 – 2022. “Ini suratnya,” kata Eka sambil mengiwir-ngiwir berkas SK – “Di partai baru ini  belum ada kongres, musda, atau muswil, masih semua berdasarkan penunjukkan, utamanya dari DPP hingga ke bawahnya.”
 
Kronologi itu
 
Menurut Eka kepemimpinan Adi Mulyadi sebagai Ketua DPW Partai Berkarya jauh-jauh hari oleh DPP Partai Berkarya telah diterbitkan Penarikan Surat Keputusan (SK) DPW Jawa Barat per 12 Mei (Jakarta – No. 096/B/DPP/BERKARYA/V/2017). Konsekuensinya, penarikan SK yang sekaligus membekukan pengurus DPW Jabar melalui SK No: SK62-DPW/DPP/BERKARYA/IV/2017 per 12 April 2017, di bawah pimpinan Adi Mulyadi. “Ada rentang waktu sekitar satu bulan lebih antara kepemimpinan saya sejak dapat mandate, dengan Saudara Adi Mulyadi. Logisnya, tak ada hubungan antaranya,” tutur Eka.
 
Entah apa yang terjadi, kiprah Adi Mulyadi setelah terbitnya “SK Penarikan DPP per 12 Mei 2017”, menurut Eka, Adi masih berulah di mata DPP Partai Berkarya. Selanjutnya, DPP Partai Berkarya mengeluarkan surat per 5 Juli 2017 (No:146/B/DPP/BERKARYA/VII/2017). “Ini melarang saudara Adi secara eksplisit memakai nama Partai Berkarya. KTA pun, tidak akan diberikan.”
 
Dalam konpers ini, Eka menyoal gugatan Adi melalui kuasa hukum Gama Alamsyah, SH & Rekan ke PN Bandung. Sidang pertamanya, 12 September 2017. Gugatannya, menyasar selain Eka, Neneng A Tutty (Ketum Partai Berkarya), Badaruddin Andi Picunang (Sekjen Partai Berkarya), H. Hutomo Mandala Putra (Ketua Majelis Tinggi Partai Berkarya), Syamsul Zakaria (Ketua Mahkamah Partai Berkarya), KPU Jabar, dan Kesbangpol Jabar.
 
“Sebagai tergugat lll dalam gugatan ini, tak dijelaskan apa kapasitas saya? Geli, membacanya. Ketika mendapat mandat pun dari DPP Partai Berkarya (5 Juni 2017), secara administratif, organisatoris, rentang waktu itu tidak ada hubungan dengan saya sama sekali,” – katanya sembari menambahkan - ”Apa yang mau digugat dari saya?! Catat, sejak awal justru saya tempatkan secara terhormat Saudara Adi untuk merintis berdirinya partai ini di Jabar. Sama sekali tak terpikir untuk menjadikannya sebagai ketua DPW. Banyak saksinya di sini …”
 
Lainnya, Eka menunjukkan dua berkas SK terakhir Menkumham RI No: M.HH – 12.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, dan SK Menkumham RI No M.HH – 13 AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017 – 2022.
 
Tak Hadiri Konpers
 
“Esensi dua SK ini, ada perubahan juridis substansial menyangkut AD/ART, dan kepengurusan partai, adalah mengakomodir keinginan saudara Adi Mulyadi soal perubahan struktur kepengurusan di tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC dari gugatannya”, papar Eka yang tampak menyesalkan ketidak-kehadiran wartawan HU PR pada konperensi pers (konpers). “Katanya mau hadir hari ini, sampai siang ini belum datang juga”.
 
Belakangan kekecewaan Eka atas ketidakhadiran wartawan PR, menurutnya pada malam sebelumnya (13/9/2017) ia telah berkirim surat atas nama pimpinan partai ke redaksi HU PR. Dijanjikan, esok harinya (14/9/2017), redaksi HU PR akan mengutus wartawan menemuinya.
 
“Saya tunggu kehadiran wartawan PR. Disesalkan, kenapa tidak melakukan konfirmasi. Ini bikin repot bagi ribuan kader partai ini di Jabar,” jelasnya dengan menyatakan:”Terdaftar resmi dari 27 kota dan kabupaten di Jabar terdaftar 27 ribu KTA. Ini tanda kami serius menghadapi verifikasi faktual KPU pada Oktober 2017. Tak benar di partai ini ada dua kepengurusan. Itu menyesatkan!”
 
Akhirnya, Datang Juga  
 
Konpers siang itu Eka menurtupnya dengan tanya-jawab seputar rencana ke depan:”Saya inginkan secara baik-baik kode etik dan prinsip reportase yang berimbang, dilakukan. Jangan menulis sidang setelah 12 Sepetmber 2017 akan dilanjutkan minggu depan. Nyatanya, sidang dilanjut 10 Oktober 2017”. Siapa bilang kami tak hadiri sidang?! Yang benar kuasa hukum saya datang ke PN Bandung, namun tak ikut sidang, memang. Ini buktinya, ada register dari pihak PN Bandung.”
 
Usai tanya-jawab dengan puluhan pewarta, tibalah utusan dari HU PR. Yang hadir itu reporter Yedi Supriadi . Ia yang menyajikan judul di HU PR di atas. Yedi datang pada sore hari. Saat itu juga, terjadilah dialog kondusif dalam suasan santai. “Hikmah dari peristiwa ini amtlah banyak. Semoga, ke depan hubungan antara partai dengan mass media bisa terjalin lebih baik lagi”.
 
Dalam kesempatan ini dipaparkan sejumlah fakta yang bertentangan dengan yang disajikan di HU PR, di antaranya ketidakhadiran tergugat di PN Bandung, apa dan mengapa kiprah Adi Mulyadi, yang berujung terbitnya sejumlah SK dari DPP Partai Berkarya:”Tidak tega sebenarnya, saya membukakan hal ini. Namun, inilah faktanya. Boleh tanya ke para Ketua DPD yang hadir di sini. Bagaimana dulu ia memimpin partai ini? Sempat ada somasi, padanya,” terang Eka yang dilanjut beberapa Ketua DPD Partai Berkarya “curhat” soal keganjilan tatkala Adi Mulyadi memimpin partai ini di Jabar.
 
“Terpenting, apa pun itu upaya Saudara Adi Mulyadi ke pengadilan, kami hormati. Kita harus taat hukum”, pungkas Eka. (HS/SA) 
 
Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Aktivis HAM Bandung di Taman Cikapayang, Pasang Aksi – “Dari Gulita Terbitlah Pelita …”

Aktivis HAM Bandung di Taman Cikapayang, Pasang Aksi – “Dari Gulita Terbitlah Pelita …”

destinasiaNews – Ibaratnya, jalan terang itu masih sebatas angan-angan. Padahal, reformasi di negeri ini telah muncul sejak 1998. Sempat kala...

Eka Santosa Beri Materi Kebangsaan ke Generasi Muda – Berguru, ke Rambo & Super Hero?!

Eka Santosa Beri Materi Kebangsaan ke Generasi Muda – Berguru, ke Rambo & Super Hero?!

destinasiaNews – Suasana Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, hutan buatan seluas 4,5 ha, yang kini melebat kembali sejak ditanami...

Kasus Pembebasan Lahan PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Hadirkan Saksi dari Tergugat

Kasus Pembebasan Lahan PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Hadirkan Saksi dari Tergugat

  destinasiaNews -  Lanjutan sidang “pembebasan lahan” PLPR Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di PTUN Bandung Jl. Diponegoro Bandung, nama resmi perkara...

Rahasia Kulit Cerah Bercahaya Dengan Wardah White Secret Pure Treatment Essence

Rahasia Kulit Cerah Bercahaya Dengan Wardah White Secret Pure Treatment Essence

DestinasiaNews – Hi Destiners, ada rahasia baru dari Wardah untuk kulitmu! Kali ini, Wardah meluncurkan inovasi terbarunya yaitu Wardah White...

Bandung Photo Studio Digital & Lab - Ifan Chandra "Sekali Berarti"

Bandung  Photo Studio Digital & Lab - Ifan Chandra "Sekali Berarti"

destinasiaNews - Wow, urusan foto diri yang keren berharga terjangkau, di Bandung rasanya hanya satu. Ini dia  bidang usahanya, namanya...

Pengunjung

01607009
Hari ini
Kemarin
880
2170