BOMA Jabar Anugrahi Anton Charlyan Gelar Adat – “Merinding saya …”

DTN ANTON BOMA 1 CopydestinasiaNews – Sesuatu yang tidak biasa terjadi di Aula Mapolda Jabar  pada hari Selasa (17/1/2017) itu. “Merinding saya menerima penobatan ini. Tadi para Olot di luar dugaan saya dengan sukarela dan mantap, siap mempertahankan Pancasila dan NKRI. Ini menambah keyakinan saya, yang sebelumnya pun tak ada rasa takut - berkiprah menegakkan ketertiban dan hukum”, papar Irjen Pol Anton Charlyan Kapolda Jabar. Kala itu Anton secara khusus menerima gelar adat dari BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jawa-Barat.

 

Gelar khusus untuk Anton Charlyan lengkapnya bernama Satria Lanang Pasundan. “Maknanya sangat dalam. Yakin Abah Anton (sebutan dari para Olot) mampu mengembannya”, kata Olot Jajang Sanaga dari Kampung Adat Sanaga asal Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

DTN ANTON BOMA 2 CopyEka Santosa, Sekertaris Jenderal BOMA Jabar diiringi puluhan Olot atau Tetua Adat dalam penobatan ini, sebelumnya di hari yang sama di Pasir Impun Kabupaten Bandung, telah melakukan Sawala Luhung (musyawarah besar):”Ini diberikan para Olot berbarengan dengan makin maraknya gejala intoleransi serta pelecehan terhadap simbol-simbol negara. Semoga ini bisa menjadi penguat bagi Abah Anton untuk membereskannya”. .

 

Hadir dalam acara penobatan ini selain para aktivis pecinta lingkungan Gerakan Hejo, juga Martabe yakni komunitas warga Sumatera Utara di Bandung, dan perwakilan komunitas warga pulau Nias di Bandung. “Kami turut mendukung prakarsa para Olot melalui BOMA Jabar. Semua ini demi keutuhan NKRI yang sudah menjadi harga mati bagi kami”, papar tokoh pulau Nias yang akrab disapa bapak Zega. (HS/SA/dtn)

Add a comment

Eka Santosa BOMA Jabar - Sikapi Kapolda Jabar Terkait Kasus FPI Habib Rizieq

DTN BOMA 1destinasiaNews – Sekertaris Jenderal Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat Eka Santosa, akhirnya angkat bicara. Ini terkait sikap Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charlian sehubungan kasus Rizieq Shihab. Dukungan tegas BOMA Jabar diluncurkan kepada Kapolda atas kasus Rizieq Shihab sekaitan dugaan penghinaan terhadap Pancasila.

Diketahui sebelumnya Imam besar FPI, Rizieq Shihab, memenuhi panggilan Polda Jabar (12/1/2017). Kasus ini mencuat pada November 2016 silam, kala itu Sukmawati Soekarnoputri membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Dugaan itu sekaitan beredarnya video Habib Rizieq  saat ceramah di Lapang Gasibu Kota Bandung. Kasus ini kemudian dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Jawa Barat sesuai dengan lokasi kejadian.

Saat pemeriksaan pada 12 Januari 2017 itu, Rizieq dikawal ribuan laskar FPI dan dihadang sekelompok ormas GMBI yang notabene binaan Kapolda Jabar Anton Charlian. Disesalkan banyak kalangan, sempat terjadi gesekan antara kedua kubu, kondisi Bandung pun menjadi panas.

Eka Santosa kali ini tidak biasanya angkat bicara walaupun tidak dalam konteks perselisihan antara GMBI dengan FPI. Ia mendukung langkah Kapolda memeriksa Rizieq, dalam dugaan penghinaan simbol negara. "Upaya kapolda bagus-bagus saja. Kalau pun Ia menjadi pembina salah satu ormas, itu sah-sah saja," ujar Eka Santosa kepada pers menyikapi peristiwa bentrok massa GMBI dengan FPI, di Bandung, dan kota lainnya, Sabtu (14/01/2017).

Eka Santosa dalam kesempatan ini, mendukung aparat mana pun yang sedang menegakkan konstitusi. Bentuk apa pun yang berindikasi dan bernuansa mengganggu simbol negara, yang dilanjut dengan provokasi bernada SARA, papar Eka harus ditumpas. Polisi maupun aparat keamanan diminta Eka Santosa janganlah ragu untuk bertindak – “Jangan biarkan mereka mengambil-alih peran pemerintah. Bila perlu kalangan Olot (tetua adat- red) yang punya massa sekitar 8 juta jiwa di Jabar siap berkiprah. Selama ini memang mereka tampak diam, karena alasan tak ingin mencampuri urusan yang belum perlu disentuhnya”, tegas Eka yang juga sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Hejo, sembari menjelaskan –“Sangat menyayangkan pimpinan daerah di banyak kasus intoleransi di Jabar, terkesan mendiamkan. Idealnya, persoalan ini bukan hanya urusan polisi semata. Saatnya pula berbagai komponen memberikan evaluasi ke beberapa pimpinan di Jabar terkait persoalan ini”  

Anton Charlian ke Pasir Impun  

Lebih lanjut bentuk dukungan BOMA Jabar terhadap Kapolda Jabar, menurut Eka Santosa, aparat dan pemerintahan harus bersikap tegas. Tidak boleh memberikan ruang gerak sedikit pun untuk hal yang bersifat isu SARA. “Ini berbahaya, bila kerukunan budaya terganggu. Masyarakat adat yang sudah eksis ratusan tahun sebelum RI ini ada, sejak awal menghargai keberagaman, salah satu ujarannyaciri sabumi cara sadesa – mengetengahkan toleransi antar umat secara utuh”.

DTN BOMA 2BOMA Jabar bersama elemen massa lainnya di Jawa Barat sekali lagi mendukung langkah Kapolda Jabar. "Silahkan bersikap tegas tanpa harus ragu, Kami siap membantu menghalau pihak-pihak yang memprovokasi, atau mempermainkan symbol dan ideologi negara," tandas Eka Santosa sembari menjelaskan makna filosofis  sikap masyarakat adat ke pihak pemerintah yang kelenturannya sudah teruji sepanjang jaman  - “Pandangan warga adat itu ke pemerintah itu amat lentur, layaknya selaku panyaur, pangajak, danpanyarek. Ini selaras dengan prinsip Tritangtu di bumi dalam sistem pemerintahan di tatar Sunda, yakni Rama (Tuhan), Prabu (manusia), dan Resi (alam)”.

Menutup penyikapan ini, Eka Santosa di akhir pertemuan membocorkan kontak terakhirnya bersama Kapolda Jabar (14/1/2017):”Mewujudkan sikap saya dan BOMA Jabar beserta beberapa elemen massa di Jawa Barat, pada Selasa pagi, 17 Januari 2017 di Alam Santosa, Pasir Impun Kabupaten Bandung. Kang Anton Charlian direncanakan hadir di Pasir Impun”.

Secara terpisah Wa Ugis Suganda (65), salah satu Olot dari perwakilan Sabaki (Sa Banten Kidul) tepatnya di Cipta Gelar Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu Kasepuhan Adat  dari 20 Masyarakat Adat yang tergabung dalam BOMA Jabar, ketika dihubungi terkait rencana pertemuan di Pasir Impun (17/1/2017):”Wa Ugis dan rengrengan, akan hadir. Tujuannya, semata agar Jabar tetap kondusif, kalau kata Wa mah biar reugreug –lah tatar Sunda”.  (HS/IS/SA)

Add a comment

Temu Solusi Kasus Koperasi CSI di Bareskrim Polri – Masih, “Salah Kamar” …

DTN CSI BARESKRIM CopydestinasiaNews– Hasil pertemuan terakhir (9/1/2017) di Kantor Bareskrim Mabes Polri Gedung KKP Lantai 3 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, antar para pihak anggota Forkoma CSI (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera), Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Sarwono, dan    Kepala Kantor OJK Cirebon Muhammad Lutfi, tampaknya masih belum berkententuan.

Pertemuan ini terkait pembekuan rekening Koperasi CSI (29/11/2016) diduga bernilai sekitar Rp 2,3 T. Sebelumnya (25/11/2016) terjadi penahanan oleh Bareskrim Polri bagi pengurus dan pengawas Koperasi CSI atas nama  M Yahya dan Iman Santoso. “OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) masih ngotot di segi penegakan hukum semata. Mereka lupa akan rasa keadilan dan nuansa kesejahteraan,” papar “Astro” Rizky Ramdani yang diamini Riri Angelita, keduanya terjun mengadvokasi kasus ini dari Gerakan Hejo.

Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jabar yang sejak tanggal 20 dan 28 Desember 2017 memfasilitasi Forkoma CSI dan HLKI, hingga pertemuan ini terwujud, sesudahnya menyatakan:”Dari segi aspiratif dan normatif sudah dibawa hingga ke forum ini. Banyak hal yang dibahas. Pun dicari solusinya atas nasib ribuan anggota koperasi atau konsumen menurut versi HLKI. Ini, dilakukan di samping ranah hukum yang sedang terjadi,” ujarnya yang juga menyertakan Ketua Komisi l H. Syahrir, dan Anggota Komisi 3 Imas Masitoh dari jajaran lembaganya.

Salah Kamar

Penjelasan lain dari tim advokasi lain Gerakan Hejo, Riri Angelita:”OJK dan SWI masih berkutat pada praktik hukum yang salah kamar. Harusnya koperasi atau Kemenkop yang benahi ini. Badan hukum CSI itu koperasi seperti amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1”, begitu ujarnya dengan penuh sesal – “Bila ada dugaan praktik seperti bank, binalah mereka. Janganlah dibinasakan semena-mena. Gegara pembekuan rekening, ribuan anggota terpuruk. Laporan ke polisi dari anggota koperasi atas kerugiannya, kan tidak ada sampai saat ini?!”

Dikonfirmasi perihal kemajuan atas penyelesaian masalah ini, yang bersifat win win solution seperti yang kerap diungkapkan Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo - memperjuangkan hak dasar sebagai anggota koperasi:”Terpenting para pihak bertemu dahulu. Ini luar ranah hukum yang sedang berjalan. Nasib puluhan ribu keluarga besar koperasi, satu atau dua bulan ke depan, tak terbayang jadinya …”.

Sekedar info, hadir dalam pertemuan ini dari pihak SWI Tongam Lumban Tobing selaku Ketua Satgas, dan Kombes Pol Muhammad Fadil Imran selaku Wadir Tipideksus Bareskrim Mabes Polri. “Satu hal kami sesalkan di pertemuan ini, ujug-ujug ada yang mewakili MUI Cirebon. Padahal, di agenda resminya tidak ada,” lagi ucap “Astro” dengan nada sesal mendalam.

Bagi Firman Turmantara, Ketua HLKI Jabar-DKI-Banten, masih seusai pertemuan yang ditunggu-tunggu hasilnya oleh puluhan ribu anggota Koperasi CSI yang menurutnya sebagai pihak konsumen yang harus dibela hak-haknya:”Kewenangan OJK dan SWI yang bersikukuh semata pada penegakan hukum, dengan melupakan rasa keadilan dan pembinaan, juga kesejahteraan. Ini bahan pertanyaan mendalam dan serius bagi saya dan tim. Dalam pertemuan tadi, ada juga nilai positipnya. Ini kabar baik bagi konsumen, harus ditindaklanjuti tentunya”.

Sementara Agung Hermawan, Sekertaris Koperasi CSI yang masih merasa kecewa karena dalam forum ini, tak diberi kesempatan mengungkapkan uneg-unegnya:”Dalam hal tertentu, pertemuan ini tidak berarti. Sesumbar OJK pernah datang untuk membina. Nyatanya, sebaliknya. Mereka sekedar datang, lalu sepihak melalui press rilis mengumumkan melalui mass media telah membina kami. Ini tak adil,” sembari menjelaskan perihal peran pengacara di internalnya yang tak begitu jelas kiprahnya, membela koleganya M Yahya dan Iman Santoso. (SA/IS/dtn)             

Add a comment

Firman Turmantara, Ketum HLKI Terkait Kasus Koperasi CSI – Buka Blokir Rekening, Uang itu Milik Anggota!

DTN CSI HLKIMerebaknya kasus investasi KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Koperasi CSI) di Cirebon Jawa Barat, yang beroperasi sejak 2014-an. Akhir November 2016, memuncukanl semburat keresahan dari sekitar 16.000-an anggota atau nasabahnya. Selama 5 tahun berjalan, anggotanya merasa nyaman - menuai bunga simpanan rerata 5% per bulan. Puncaknya, dua pengurus inti M Yahya dan Iman Santosa (25/11/2016) ditahan Bareskrim Polri atas pengaduan OJK Cirebon. Lanjutannya, pembekuan rekening Koperasi CSI (29/11/2016) oleh Bank Mandiri atas permintaan Bareskrim Polri.

Di bawah ini cuplikan wawancara ekslusif dengan Ketua Umum HLKI (Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia) Jabar – DKI – Banten, Firman Turmantara. Ia meninjau persoalan ini dari segi hak konsumen. Wawancara ini seusai pertemuan khusus dengan Forkoma (Forum Komunikasi Anggota) CSI di kediaman Eka Santosa di Pasir Impun Kab. Bandung  (5/1/2017) selaku Ketua Umum DPP Gerakan Hejo. Titik tumpu Eka Santosa dalam guliran problema ini, semata memperjuangkan hak anggota koperasi.

Inilah cuplikannya ...

Makna pertemuan ini bagi Anda?   

Hari ini ada pengerucutan, demi penyamaan persepsi sebagai anggota Koperasi CSI atau saya melihatnya sebagai konsumen. Pun di dalamnya ada ‘direksi’ dan pengurus Koperasi CSI. Dua hal saya amati, dari bidang hukum perlindungan konsumen. Khusus untuk ‘direksi’dilihat sebagai pelaku usaha. Dalam persepsi saya konsumennya cukup banyak,  mencakup 15 ribu-an anggota, plus berapa mulut yang ada dibelakangnya?

Kepedulian pemerintah?

Soal ini harus menjadi kepedulian pemerintah, padahal sebelumnya tidak ada anggota yang melaporkan kerugiannnya ke HLKI. Terkait kerugian konsumen yang dilakukan direksi atau pengurus, justru ini yang menjadi persoalan pelik. Penyebabnya malah pihak ke 3, melaporkan ke Bareskrim - dalam hal ini pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Di sisi lai, faktanya, tidak ada anggota yang merasa dirugikan.  

Akal sehat kita, adakah?

Rasanya, di sini saya merasa ada yang tidak masuk akal. Malah, merasakan ada yang unik dari kasus ini. Selama memimpin HLKI yang berkomitmen pada hukum perlindungan konsumen  - lazimnya, yang bersengketa itu antara konsumen dengan pelaku usaha.  Secara teori maupun faktual, dalam kasus ini tidak ada konsumen yang dirugikan selama 5 tahun berdirinya badan hukum ini. Kembali, malah tidak ada keluhan dari konsumen ke HLKI. Keresahan konsumen itu muncul setelah ada pihak ke-3 lain (leasing,dll), tepatnya setelah rekening dibekukan.  

Evaluasi sejenak atas kasus ini?

Mohon evaluasi atas kasus ini, cabutlah laporan polisi. Bukankah OJK yang melaporkannya? Akibat kebijakan OJK ini, mereka luput terhadap adanya pihak ke-3 atas kepentingan ribuan konsumen.  Sementara di OJK sendiri ada divisi perlindungan konsumen. Dalam hal ini, saya justru akan mempertanyakan peran pengawasan di OJK. Siapa pengawas OJK itu? Akan kita lihat,  siapa yang mengangkatnya?  Presiden atau legestasif? Mengapa hal ini bisa terjadi?

Kontradiksi seperti apa?

Mohon diperbesar saja statemen saya, tulislah besar-besar – di sini ada kontradiksi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), seharusnya untuk melindungi konsumen dan masyarakat, namun disisi lain menzalimi konsumen.  Saya nyatakan, fungsi OJK itu apa? Yang terjadi, tokh kondisi mereka ini sedang harmonis - antara pelaku usaha dan konsumen. Justru, terganggu karena adanya tindakan OJK. Jadinya, OJK itu lebih mementingkan penegakan hukum dibanding azas manfaat dari hukum dan rasa keadilan.

Dalam hukum itu ada tiga hal - penertiban, manfaat, dan keadilan. Artinya, dua fungsi ini luput dari perhatian OJK. Ada ribuan konsumen menjadi korban. Saya nyatakan, di sini ada kesalahan pengamatan atas tindakan OJK.  Hal ini pun masih ‘debatable’ – sedikitnya ada hal OJK - menerapkan hukum dengan melangar hukum yang lain atau hak orang lain.

Jalan keluarnya?  

Saya akan memperjuangkan hak konsumen sampai kapan pun! Di persoalan ini, ada pelangaran. Saya akan urus sendiri, dan tidak akan intervensi terhadap penanganan masalah hukumya.  Saya akan konsentrasi ke hak konsumen dan kewajiban konsumen.  

Musyawarah, mungkinkah?

Sebagai Ketua Umum HLKI, saya akan memperjuangkan hak dan kewajiban konsumen yang sudah dilangar atas kebijakan ini. Bila ada upaya musyawarah, baguslah hal ini dilakukan. Nah, barangkali selama ini, memang belum ada persepsi yang sama – inilah yang luput dalam permaslahan ini, kepentingan konsumen dilupakan OJK.  Melalui pemaparan tadi, bisalah kita memberikan masukan kepada OJK maupun Bareskrim. Di samping itu, benahilah perizinan. Menurut saya, ini wilayah hukum adminitrasi. Kalau pun ada ranah pidana - belum ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama konsumen.

Prospek pertemuan HLKI, Forkoma CSI, OJK-SWI, dan Bareskrim di Jakarta pada 9 Januari 2017?

Semoga kelak muncul saling memahami. Kedudukan konsumen itu paling strategis. Perekonomian tanpa ada konsumen, tidak ada artinya. Selanjutnya, nkebijakan OJK yang memunculkan kredit macet, apakah ini sudah terpantau atau telah dikaji sebelumnya oleh OJK? Fenomena kredit macet yang diderita hampir 80% konsumen dari sekitar 16 ribuan anggota atau konsumen, memunculkan efek bumerang dan bom waktu. OJK seakan melemparkan tindakan namun, berbalik kembali ke dirinya.

Dari segi kemanusiaan dan hati nurani sebelum yang terburuk menimpa kita - segera tolong dicabut pemblokiran rekening, kerena itu uang milik konsumen. (SA/RR)

Add a comment

Eka Santosa Mengapresiasi Langkah Ketua DPRD Jabar Terkait Kasus CSI

DTN DPRD JabardestinasiaNews – Sesi baru menjelang audiensi lanjutan yang diajukan anggota Forkoma CSI (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera), yang Rabu (28/12/2016) untuk kedua kalinya bertemu dengan Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jabar. Dalam pertemuan terakhir ini, Forkoma CSI mengajukan audiensi lanjutan pada 9 Januari 2017  di Jakarta – Pertemuan para pihak dengan OJK - Satgas Waspada Investasi, dan Bareskrim Mabes Polri.

Rencana pertemuan Forkoma CSI di Jakarta yang difasilitasi Muhammad Lutfi Kepala OJK Cabang Cirebon, juga menyertakan Firman Tumantara Ketua HLKI (Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia), di antaranya, mempertanyakan: Penahanan Bareskrim Polri sejak 25 November 2016 atas nama dua pengurus Muhammad Yahya dan Iman Santoso, serta nasib pembekuan rekening koperasi CSI sejak 29 November 2016. 

Kemelut rekening Koperasi CSI yang berlanjut hingga pembekuannya yang diduga senilai Rp. 2,3 T, milik sedikitnya 15.964 anggota, sejak November 2016,  semakin mencuat di ranah mass media. Penahanan kedua pengurus koperasi CSI ini didasarkanatas laporan OJK dan satgas Waspada Investasi ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Lanjutannya, penyidikan Bareskrim mengenakan sangkaan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prihatin

Menanggapi persoalan ini, Ineu Purwadewi yang telah dua kali (21 & 28/12/2016) menerima keluhan  dari para anggota Forkoma CSI, seperti dilansir oleh banyak mass media, sangat prihatin di tengah upaya serius mencari solusi atas permasalahan kompleks ini.

“Ibu Ineu sangat sangat serius menangani ini. Terbukti, sejak pertemuan pertama, hingga saat ini beliau terus mendiskusikannya. Termasuk menghubungi pihak terkait dan Polda Jabar”, ujar Daud Ahmad, Sekertaris DPRD Provinsi Jawa Barat ketika dikonfirmasi (4/1/2017) progres rencana pertemuan 9 Januari 2017 di Jakarta – “Sayangnya kepastian jadi tidaknya pertemuan 9 Januari, masih belum ada kepastian. Bila ada perkembangan, akan kami beritahu”.

Tatkala diklarifikasi, adakah upaya keras dari Ketua DPRD Jabar dalam permasalahan ini upaya keras untuk meng-SP3-kan, terkait tuntutan yang kini mengemuka dari Ketua Forkoma CSI? “Setahu saya peran Ibu dalam hal ini aktif menjembatani para pihak yang terlibat. Bagi Ibu tentu yang diharapkan terjadi win win solution. Saya kira ini harapan kita semua”, jelas Daud yang turut mengagendakan permaslahan ini dibahas oleh para pihak di DPRD Jabar hingga ke tingkat pusat.

Anggota Koperasi

Sementara itu  Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang kantor sekertariatnya digunakan tempat singgah anggota Forkoma CSI selama di Bandung, diklarifikasi perihal rencana pertemuan Forkoma CSI di Jakarta:”Berharap pertemuan nanti di Jakarta ada jalan keluar yang pasti. Fokus saya sejak awal persoalan ini, semata memperjuangkan hak anggota koperasi yang sah. Saya mengapresasi upaya Ketua DPRD Jabar yang cepat tanggap ditengah kesibukannya”. (SA/dtn)

Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Pangdam lll  Ajak F DAS Citarum & GH Sukseskan Citarum Harum: Bukan Mendukung, Siap Terdepan Malah, Kata Eka Santosa  

Pangdam lll  Ajak F DAS Citarum & GH Sukseskan Citarum Harum: Bukan Mendukung, Siap Terdepan Malah, Kata Eka Santosa   

destinasiaNews – Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo yang secara fenomenal telah meluncurkan revitalisasi sungai Citarum di antaranya kala...

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa  

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa   

destinasiaNews – Aktivis pergerakan masyarakat Tatang Suratis, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Barat, ditemui...

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta  

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta   

destinasiaNews – Tak biasanya Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo dan Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum kala...

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

destinasiaNews – “Lho koq tidak diundang Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Besok Kang Eka datang saja ikut rapat di...

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

destinasiaNews -- Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang juga Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, serta Sekjen...

Pengunjung

01797329
Hari ini
Kemarin
347
1366