Lagi, Forkoma CSI Bertemu Ketua DPRD Jabar & Kepala OJK Cirebon – Temu di Bareskrin & SP3

DTN CSI DPR 1 CopyDestinasiaNews – Untuk kesekian kali pegiat Forkoma CSI (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera). Rabu (28/12/2016) bertemu untuk kedua kalinya dengan Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jabar, dan Kepala OJK Cabang Cirebon, Muhammad Lutfi, serta yang juga dihadiri Ketua HLKI, Firman Tumantara.

Ineu dalam pertemuan ini menindaklanjuti tuntutan Forkoma CSI, tersebab pembekuan rekening koperasi CSI per 29 November 2016 oleh Bank Mandiri atas permintaan Bareskrim Polri menimbulkan ketidakjelasan bagi sekitar 15.964 anggotanya.

Dalam kesempatan ini Kepala OJK Cabang Cirebon selain siap memfasilitasi anggota Forkoma CSI untuk berkomunikasi dengan Bareskrim Polri, tak lupa Ia nyatakan pemblokiran rekening ini bertujuan agar uang tersebut  tidak dibawa kabur pengurus.   

Sementara menurut Hari Harsono, Ketua Forkoma CSI, pihak DPRD Jabar dan OJK Cabang Cirebon intinya siap memfasilitasi pertemuan dengan Bareskrim Polri. “Sekalian akan kami ungkapkan nanti usulan SP3”, ujarnya.

DTN CSI DPRD 2 Copy”Bila diperlukan sesuai aturan yang berlaku, Kami siap menjamin pembebasan pimpinan kami, biar rekening beku itu bisa cair”. Yang dimaksud pimpinan mereka itu, tak lain  Muhammad Yahya dan Iman Santoso yang ditahan Bareskrim Polri sejak 25 November 2016. “Pembebasan Ini untuk meredam gejolak sosial yang dialami ribuan anggota”, tambah Hari Harsono dengan penuh harap.

Koperasi & SP 3

Terungkap dalam pertemuan ini yang juga dihadiri Ketua Umum HLKI (Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia), Firman Turmantara, Riri Angelita yang mengadvokasi Forkoma CSI kembali mempertanyakan kewenangan OJK dalam kaitan laporan ke Bareskrim Polri. “Koperasi CSI itu berbadan hukum. Harusnya yang melakukan pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah”, ujarnya sambil menunjukkan lembaran legalitas dari koperasi CSI yang tertera Keputusan Menkop dan  Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014.

Dikonfirmasi perihal pertemuan terakhir Forkoma CSI di DPRD Jabar (28/12/2016) dan terakhir pertemuannya dengan Redaksi Galamedia di Bandung (29/12/2016) Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang lokasinya di Pasir Impun Kabupaten Bandung digunakan sebagai tempat singgah anggota Forkoma CSI selama di Bandung:“Adanya tuntutan deras meng-SP3-kan permasalahan ini, silahkan saja. Namanya juga aspirasi warga. Saya kira melaluui komunikasi antar para pihak, harapannya ada solusi dari kebuntuan ini. Fokus saya hanya satu, hak anggota koperasi, itu dijamin undang-undang”. (SA/dtn)

Add a comment

Eka Santosa, Gerakan Hejo, Kasus Kerang Hijau Suranenggala Kapetakan Cirebon – Aparat Jangan Saling Tuding!

Kerang 4 CopyDestinasiaNews -  Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo yang selama ini bergandengan-tangan dengan sesepuh Jabar Solihin GP, disela-sela menerima aneka kunjungan dari berbagai daerah di Jabar bahkan pelosok Nusantara di kantornya - Sekertariat Gerakan Hejo di Pasir Impun Kabupaten Bandung -  dilapori terjadinya dua korban tewas (11/12/2016) nelayan Desa Suranenggala Kapetakan Kabupaten Cirebon, tampak kecewa. Terlebih penyebabnya, dugaan   mengkonsumsi kerang “beracun”, dampak limbah B-3 industri. “Dua belas nelayan lainnya sempat dirawat di rumah sakit, juga ya?” tanggap Eka sambil menyesalkan – “Oktober 2016 saya bertemu langsung dengan pihak KKP membahas kondisi pesisir di pantai selatan dan utara Jabar. Termasuk kondisi lingkungan di Cirebon.

Yang dimaksud pihak KKP, tak lain  Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut) -KKP RI, Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Lebih jauh pembahasan dengan Dirjen PRL-KKP RI kala itu, meliputi rencana pagelaran budaya pesisir. “Praktiknya, menggabungkan kiprah musisi Iwan Fals dan Doel Sumbang. Pencemaran berat di pantai Cirebon termasuk yang intensif dibahas. Tak heran sekarang timbul bencana, dari dulu ini sudah zona merah, termasuk pantai di Indramayu dan Karawang”.

Kerang 2 CopyMencermati silang pendapat musabab kasus limbah B3 di Desa Suranenggala Kabupaten Cirebon:”Saling lempar tanggung-jawab dari pejabat setempat di Kabupaten Cirebon, lalu dilempar ke Provinsi Jabar, sangatlah mengecewakan”, urai Eka menanggapi pemberitaan penanganan kasus lingkungan (16/12/2016) - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Cirebon Iman Hidayat: kasus ini bukan wilayah kewenangannya. Alasannya, wilayah perairan pesisir utara Cirebon merupakan ranah BLHD Provinsi Jawa Barat.

“Korban sudah terlanjur jatuh, masih pula ribut soal kewenangan. Ini bikin sesak dada saya. Padahal limbah di sana sudah kasat mata dari sejumlah industri di sekitarnya. Tindakan hukum, beku di sini dan harus ditindaklanjuti”, ujar Eka disela-sela menerima tamu di Pasir Impun.

Kerang Mati  

Kerang 1 CopyPantauan redaksi tentang kasus ini, analisa sementara (24/12/2016) menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, kerang beracun ini akibat memakan plankton yang terkontaminasi B3 buangan pabrik. Laporan HNSI Kab. Cirebon, pabrik terdekat dengan pantai di kawasan pantura adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Diketahui limbah proses produksinya langsung dibuang ke sungai yang mengalir ke muara pantai utara.

Terpantau dalam diskusi antara HNSI Kab Cirebon dengan DPD HNSI Jawa Barat di Dago Pakar Bandung (24/12/2016), terungkap temuan tempat budidaya ikan termasuk kerang hijau ini sangat memprihatinkan. Di lapangan, selain kotor, air yang menggenangi tempat budidaya kerang itu, tampak kumuh dan berbau menyengat.

Kondisi di lokasi budidaya kerang di Gebang, Suranenggala, Cirebon Utara, pun di pelabuhan ikan Bondet, kini mendangkal. Kondisi air setempat sangat keruh, kotor, juga berbau tidak sedap. Nelayan dan warga di sekitar muara sungai, mengklaim limbah itu buangan pabrik.

"Sedikitnya 90 persen kerang hijau yang dibudidaya di kawasan pantai utara mati. Jelasnya, di Gebang akibat limbah yang dibuang dua pabrik PLTU yang berkekuatan masing-masing 5000 MW," ungkap H. Suherman, SH, MBA, Ketua DPC HNSI Kab. Cirebon.

Tidak hanya itu, belasan ribu nelayan yang mengandalkan kerang hijau juga hampir kehilangan pekerjaan, karena produksi kerang hijau menurun drastis. Kini setelah ekpose kejadian keracunan kerang hijau merebak, masyarakat tidak mau mengonsumsinya.

Suherman menguraikan, selain limbah PLTU yang bermuara ke laut utara itu juga bercampur buangan pabrik Indofood, pabrik gula, pabrik Indocement, limbah pertanian, dan domestik. "Jaraknya sekitar 5 mil dari pantai, airnya sudah terkontaminasi limbah. Kami ajak pemerhati lingkungan, pemerintah bersama HNSI, lakukanlah pengecekan dan penelitian di lapangan," ujar Suherman yang tampak geram.

Lebih jauh pengurus HNSI Kabupaten Cirebon, dalam rilisnya temuan buangan limbah pabrik berindikasikan racun yang tidak hanya berdampak pada kerang hijau, pun pada udang, kepiting, rajungan, dan jenis ikan lainnya.

"Situasi ini benar-benar menyusahkan nelayan tangkap dan budidaya laut. Produksi kerang hijau pun menurun 80 persen," papar Suherman sembari mengungkapkan – “Beruntung, sekarang sudah ada larangan pemerintah daerah untuk tidak mengonsumsi kerang hijau.”

Uji Laboratorium

Kerang 3 CopyDi Bandung (24/12/2016) laporan ini bagi Ketua DPD HNSI Jawa Barat berinisiatif membawa kasus ini lebih lanjut. "Jika terbukti racun itu berasal dari limbah pabrik A, B, atau C, kami akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Massa pun siap dikerahkan, jika perlu,” ujar H. Nandang A Permana yang dalam waktu dekat akan mengambil sampel air untuk uji laboratorium. 

Kembali ke Pasir Impun Kabupaten Bandung, memungkas repotase ini Eka mewanti-wanti:”Ke depan persoalan yang sudah lama didiamkan oleh penegak lingkungan di daerah setempat, segera diungkap, temukan solusinya di lapangan. Gerakan Hejo, siap membantu menjernihkan persoalan  ini dengan pendekatan budaya dan lingkungan”. (HS/SA/dtn)

Add a comment

Babak Baru Kiprah Forkoma CSI - Temui Dua Bos Mereka di Tahanan Bareskrim Polri

CSI POLRI 2 CopydestinasiaNews – Perasan lega tampak memancar di antara pegiat Forkoma CSI (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera). Mereka ditemui Jumat malam (23/12/2016) di persinggahan sementara di Pasir Impun Kabupaten Bandung.

  

“Ini penting bagi kami. Sejak penahanan dua bos kami pada akhir November 2016, tak ada kejelasan status, utamanya dari pengacaranya. Lega, bisa bertemu walaupun dalam suasana berbeda. Kondisinya, tampak sehat. Semoga perkara ini cepat selesai. Yang namanya direksi, pengurus dan anggota bersatulah menghadapi persoalan ini, bukan sebaliknya,” papar Hari Suharso, Ketua Forkoma CSI sepulang dari kunjungannya ke tahanan Bareskrim Polri (23/12/2014).

 

Diketahui puluhan anggota Forkoma CSI selama di Bandung telah berhasil menemui Ketua DPRD Jabar (20/12/2016), kepala Kantor Regional 2 OJK Jabar beserta kepala OJK Cirebon (21/12/2016), dan ke Kantor DPD RI di Bandung (21/12/2016), dilanjut pertemuan dengan Senator Eni Sumarni di Sumedang (22/12/2016).

 

“Walaupun hanya beberapa saat bertemu disela penyidikan, kami puas memastikan keadaan pimpinan kami”, tambah Kartija rekan dari Hari Harsono pegiat Forkoma CSI – “Rumor pencairan pembekuan rekening pada 24 Desember 2016, bisa ditepis mutlak. Kala penyidik dikonfirmasi, malah balik tanya, lho ada rumor apalagi? Dipastikan proses penyidikannya masih lama”.

 

Merunut pemberitaan yang dilansir banyak media, dua pimpinan Koperasi CSI, M. Yahya dan Iman Santoso berada di  tahanan Bareskrim Polri Jakarta sejak 25 November 2016. Keduanya dijerat atas laporan OJK dan satgas Waspada Investasi ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyidikan Bareskrim mengenakan sangkaan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dampak lanjutannya, rekening milik KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dibekukan Bank Mandiri (29/11/2016) atas permintaan Bareskrim Mabes Polri. “Harapan segera ada kejelasan bagi 15 ribuan anggota koperasi CSI yang dibekukan, diduga bernilai sekitar Rp. 2,3 T,” ujar Hari Suharso yang malam itu juga akan berkemas pulang ke Cirebon bersama rekan-rekannya.

Supremasi Hukum & Kemanusiaan

Terjadinya sandungan hukum yang menerpa KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, di mata Eka Santosa, Ketua DPRD Jabar (1999-2014) yang kini bergiat sepenuhnya di budaya dan lingkungan hidup, merupakan tragedi investasi publik yang kembali berulang di Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini Eka di kediamannya di Pasir Impun – tempat para aktivis berdiam sementara selama di Bandung, kembali mewanti-wanti dengan seksama – “Khusus kasus ini, saya hanya melihat basis hak anggota koperasi. Supremasi hukum untuk penuntasannya, lanjutkan saja. Catat ya! peran kecil saya semata untuk kemanusiaan”.

Berdasarkan keterangan dari pihak Forkoma CSI yang mengedarkan foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Sejahtera, yang ditetapkan di Jakarta 22 Mei 2014, atas nama Menkop dan UKM Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, tertanda Drs. Setyo Heriyanto, MM.

“Nah, kementerian koperasi idealnya sebagai bapak kami harus turun menangani derita anak-anaknya. Sampai saat ini, tak ada kabarnya?,” pungkas Hari Suharso yang berkemas langsung menuju Cirebon, kota asalnya untuk mengabarkan babak baru perjuangannya.(SA/dtn)

Add a comment

Forkoma CSI Sambangi OJK Jabar – “Kita Mencari Solusi”

DTN CSI vs OJK 1 CopydestinasiaNews – Kembali hari Rabu, 21 Desember 2016 puluhan anggota Forkoma (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia), menyambangi Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat di Jl. Ir H. Juanda No. 152 Bandung. Ini “pergerakan” ke dua, setelah sehari sebelumnya (20/12/2016), diterima Ineu Purwadewi, Ketua DPRD Jabar di Jl. Diponegoro No 27 Bandung.

Kegiatan anggota Forkoma CSI yang kedua kalinya selama “mengungsi” dari Cirebon di Pasir Impun Kabupaten Bandung ke OJK Jabar, boleh dikata bergaya “ketuk pintu”. “Pertemuan ini serba mendadak. Tadinya, saya tidak akan menerimanya. Pertimbangannya, kita sama-sama prihatin - demi sesama mahluk sosial,” ujar Sarwono, Kepala OJK Jabar yang didampingi Muhamad Lutfi, Kepala OJK Cirebon.

Intinya dalam pertemuan sekitar 25 menit itu OJK diwakili Sarwono dan Muhamad Lutfi, menerima keluhan tentang penutupan rekening PT CSI (29/11/2016) plus penahanan dua pengurus M Yahya dan Iman Santosa (25/11/2016) oleh pihak berwajib. Diketahui  PT CSI telah dilaporkan oleh OJK dan satgas Waspada Investasi ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil penyidikan Bareskrim menjerat nya dengan  tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

DTN CSI vs OJK 2 CopyMenanggapi persoalan pelik ini yang diakui Sarwono persoalan ini bersifat debatable:”Makanya, di sini kita akan bersama-sama mencari solusinya. Keprihatinan bagi para anggota, adalah hal yang utama kita pikirkan, cari solusinya dengan baik”.

Usai pertemuan yang berlangsung saling penuh pengertian akan tugas dan fungsinya, rombongan Forkoma CSI melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) RI Sekda Prov. Jabar di Jl. Mundinglaya No. 12 Bandung. Di Kantor ini mereka diterima oleh staf ahli dua legislator DPD asal Jawa Barat Eni Sumarni dan Aceng Fikri. “Baru setelah 22 Januari 2017, persoalan ini akan dibahas dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat – red.). Selama di OJK Jabar tadi, walaupun persoalan utama kami masih belum tuntas, setidaknya masih ada gambaran umum ke depannya,” tutur Hari Suharso, Koordinator Forkoma CSI

Tatkala ditanya lebih lanjut – Apa yang dimaksud dengan gambaran umum ke depannya.”Intinya, masih ada saling-silang antara kewenangan OJK sebagai bukan ranahnya, namun kami sebagai anggota koperasi kena getahnya. Ini PR besar kami selanjutnya mencari titik terang di tingkat lanjut”, tutup Hari yang dalam waktu dekat akan mengadukan hal ini ke DPR RI.

DTN CSI vs OJK 3 CopyMenanggapi kegiatan anggota Forkoma CSI hari ini, Eka Santosa selaku tokoh Jabar yang tempatnya di Pasir Impun menjadi tempat tinggal sementara para “korban”, berterima kasih kepada OJK Jabar dan perwakilan anggota DPD RI di Bandung. “Sepakat yang kita cari dalam permaslahan ini adalah mencari solusi dari 15.964 anggotanya yang terhimpun pada sekitar 60.000 orang yang terlibat di dalamnya. Ini menyangkut nasib rakyat. Seharusnya, negara tidak mengabaikannya, apa lagi katanya ada Rp 2,3 T yang beku.” (HS/SA/dtn).

Add a comment

Forkoma CSI Datangi DPRD Jabar – Tanyakan Pembekuan Rekening oleh OJK & Mabes Polri

DTN CSI 1 CopydestinasiaNews – Penantian dari puluhan anggota Forkoma (Forum Komunikasi Anggota) KSPPS BMT CSI (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah - Baitul Maal Wat Tamwil - Cakrabuana Sukses Indonesia) Sejahtera Indonesia, yang mewakili 15.964 anggotanya yang resah karena rekeningnya dibekukan OJK –Satgas Waspada Investasi, Bareskrim Mabes Polri, Kemenkop dan UKM RI sejak 29 November 2016, pada Selasa, 20 Desember 2016 kala bertemu Ineu Purwadewi Sundari, Ketua DPRD Jabar, himpitan pembekuan rekening ini seakan meledak. “Sudah habis kesabaran Bu. Anak isteri di rumah sudah tak tahan. Hanya perlu kepastian Bu. Di sinilah rumah kami, mengadukan nasib kepada Ibu…”, sela Mastur, Anggota Forkoma CSI.

 

Sebelumnya Ketua Forkoma CSI, Hari Suharso, dihadapan Ineu Purwadewi memaparkan nasib ribuan anggotanya seusai dibekukan rekeningnya. “Kami ini anggota koperasi, selama ini tak pernah melawan hukum. Tiba-tiba ada OJK, Kabareskrim nutup rekening, Sudahlah, kami beku semua dua puluh hari…”.

 

“Ini hal yang luar biasa. Saya baru tahu kehadiran Bapak dan Ibu kemarin sore. Kebetulan, semua anggota dewan hari ini sedang mengikuti workshop. Permasalahan seperti ini ada yang serupa di Jawa Barat. Saya berniat menyatukan membahasnya, agar tuntas”, papar Ineu sambil meminta kepada Forkoma CSI untuk menyodorkan bahan lebih lengkap. “Nanti dibahas dengan instansi vertikal seperti OJK, Polda Jabar, dan koperasi. Kemarin juga ada pengaduan dari Lembaga Pelayanan Konsumen, juga menyangkut penyimpanan dana di koperasi”.

 

Pembekuan & Penahanan  

 

Maraknya pemberitaan tentang kiprah Koperasi CSI yang pada bulan Januari 2017 akan berulang-tahun ke-5, sudah beredar di media massa dalam beberapa tahun ke belakang. Isyu yang beredar, di antaranya: koperasi ini beroperasi layaknya sebuah bank, diduga ada penggalangan dana hingga ke money laundering.

 

Fakta di lapangan, kalangan awam banyak berpartisipasi karena iming-iming bunga 5% per bulan. Bedanya, dengan koperasi biasa, pemutaran dana anggotanya dihidupkan melalui mitranya PT CSI yang berkoneksi dengan para pialang emas. “Benar, soal keuntungan 5% ini menjadi daya tariknya. Mungkin ini menjadikan OJK dan pihak koperasi mencermati kami. Puncaknya, pembekuan itu. Itu merugikan kami secara total,”

DTN CSI 2 CopyMenurut Hari Suharso diduga dana Koperasi yang dibekukan itu berjumlah sekitar Rp. 2,3 T.”Kalaulah koperasi ini dimata OJK dan Kementerian Koperasi atau Polri serta instansi lainnya, bermasalah peringatkan atau bimbinglah kami”.

 

Ditanya lebih jauh – Maksud kehadirannya ke DPRD Jabar?:”Beri kami kepastian selain soal pembekuan rekening, juga nasib penahanan pimpinan kami Pak H.M Yahya dan Iman Santoso. Hingga kini, tak bisa berkomunikasi dengannya,” begitu ujarnya yang selama seminggu terakhir ini ikut menginap di kediaman tokoh Jabar Eka Santosa.

 

Secara terpisah, Eka Santosa (20/12/2016) saat dikontak tentang kehadiran Forkoma CSI di kediamannya:”Benar, mereka ke tempat saya. Sebagai anggota koperasi datang ke Bandung untuk mencari keadilan. Kehadiran ke legislatif salah satunya, itu saluran sesuai konstitusi kita. Terpenting persoalan ini ditampung, dan dicari jalan keluarnya segera !”, pungkasnya.(HS/SA/dtn)

Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa  

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa   

destinasiaNews – Aktivis pergerakan masyarakat Tatang Suratis, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Barat, ditemui...

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta  

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta   

destinasiaNews – Tak biasanya Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo dan Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum kala...

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

destinasiaNews – “Lho koq tidak diundang Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Besok Kang Eka datang saja ikut rapat di...

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

destinasiaNews -- Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang juga Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, serta Sekjen...

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika  

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika   

destinasiaNews – Bertempat di Prime Park Hotel Jl. P.H.H Mustofa Kota Bandung, SMKN 5 Bandung menggelar workshop ‘Pendidikan Inklusi’ selama...

Pengunjung

01796243
Hari ini
Kemarin
627
1377