destinasiaNews – Deru mesin usai mencanangkan perang ke segala arah bagi perusak lingkungan di Jawa Barat, Gerakan Hejo menjelang usia tahun ke-2 pada November 2017, kembali memanas. Selasa pagi (24/10/2017) di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun Kabupaten Bandung, berlangsung rapat kerja membahas sejumlah masalah lingkungan yang semakin memburuk dalam 10 tahun terakhir di Jabar.”Bukan saatnya lagi kompromi dengan para perusak lingkungan. Saatnya dimejahijaukan segera. Tak peduli siapa pun, termasuk pimpinan daerah di provinsi ini,” cetus Eka Santosa Ketua Umum Gera an Hejo – “Rakyat jabar itu sebenarnya penurut. Pangkal kerusakan lingkungan itu dari para pemimpin daerah yang tak mau sadar lingkungan. Rakyat dikorbankan, demi kepentingan sesaat.”

 

Disela-sela kupasan yang terbilang “hot topic”, dalam raker Gerakan Hejo ini dibagikan 400 ribu ekor lebih bibit ikan untuk diberikan ke 10 kota dan kabupaten yang memiliki potensi budi daya ikan air tawar. Bibit ikan ini diperoleh langsung dari Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.

 

“Ibu Susi Pudjiastuti melalui Pak Dirjen membagikan bibit tawes, lalawak, nilem, dan sedikit nila. Tiga bulan ke depan sedikitnya bila 50% survive, akan menghasilkan setara 50 ton protein bagi warga. Gera an Hejo hanya berkiprah sebagai mediator dan pembinaan para pembudidaya,” jelas Ir. Moh Husein yang akrab disapa Husein Lauk selaku salah satu pengurus di Gerakan Hejo.

 

“Program ini akan berlanjut, bertahap nanti akan dilengkapi unsur permodalan bila memungkinkan. Sekarang, di sini sedang digodog pula manajerial koperasi, di antaranya,” papar Agus Warsito, Sekertaris Umum Gera an Hejo disela-sela membagikan bibit ikan ke berbagai daerah.

 

Sementara itu H Djumhur Gofur Ketua Gera an Hejo Kabupaten Karawang yang disertai sekertarisnya Teguh Adha P, ketika digelar sesi “curhat” dalam raker ini, mengapresiasi kegiatan pembagian bibit ikan air tawar. “Bedanya, kami di Karawang hari ini setelah mengetahui program pembagian ikan, Pak Sekda di daerah kami justru tergerak akan melakukan hal yang sama bagi pembudidaya ikan di daerah kami,” papar Djumhur yang disambut antusias oleh puluhan anggota Gerakan Hejo lainnya – “Jadinya kami tak harus ambil bibit ikan dari Bandung.”

 

“Contoh untuk kasus Pak H Djumhur, patut ditiru ia mampu berakselerasi dengan baik bersama pimpinan daerah setempat. Ini kebalikannya, ada beberapa pimpinan daerah yang kurang respon, malah,” jelas Eka sambil memberi pernyataan lanjutan – “Urusan saya itu untuk nyintreuk bupati dan walikota yang bandel, teu nyaahka lingkungan.”

Salah satu pembudidaya ikan asal Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya dari Desa Ciawang Kecamatan Leuwisari, Wahyu Setiawan merasa gembira dengan program pembagian benih ikan ini.”Program semacam ini yang ditunggu para pembudidaya di lapangan. Bibit yang bagus memang dari pemerintah, di antaranya. Ini karena bersertifikat dan lolos uji lainnya.”

 

Sementara itu aktivis lingkungan Pak Komar yang berusia cukup lanjut dari Buah Dua Kabupaten Sumedang, secara sukarela ia menyumbangkan bibit ikan gabus unggulan dari sungai di daerahnya:”Ini saya bagikan agar, ikan gabus yang asli dari daerah kita tetap lestari dan berkembang di pelosok Jabar. Sekarang kan ikan invasif justru banyak menggerus ikan lokal.”

 

Di luar apresiasi terhadap raker ini, muncul juga keprihatinan yang terbilang “hot topic”. Bahasannya menyangkut terbitnya Peraturan Menteri (Permen) 39 KLH yang dikenal di kalangan awam sebagai “bagi-bagi tanah di seputar hutan dengan bungkus hutan sosial”. Di luar dugaan, topik panas ini dibahas cukup mendalam dan meluas oleh puluhan peserta.

 

“Kami setuju dari paparan Kang Eka, Permen 39 KLH ini langsung saja diutarakan ke Presiden Jokowi. Implementasi di lapangan, sudah menimbulkan konflik sosial, walaupun tujuan awalnya baik, demi mensejahterakan kantong kesmiskinan di sekitar hutan,” papar Wa Ratno, Ketua Gerakan Hejo Kabupaten Garut.

 

Memungkas persoalan topik panas ini Eka menyatakan:”Kami mengkritisi Permen 39 KLH ini, dengan maksud tujuan awal mensejahterakan petani tidak putus di jalan. Solusinya, pakailah lahan terlantar atau lahan eks HGU, misalnya. Jangan hutan tutupan yang dibabat.” (HS/SA)  

 

destinasiaNews – Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo, Jumat sore (20/10/2017) di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa Pasir Impun Kabupaten Bandung, menerima kedatangan tamu tamu aktivis lingkungan Thio Setiowekti, Ketua FPLH (Forum Penyelamat Lingkungan Hidup). Usai perbincangan yang tampak memanas, Eka mengungkapkan materi pertemuan ini.

 

“Tak jauh dari pengamatan, kerusakan hutan di Jabar yang sudah pada tahap ‘Jabar Darurat Lingkungan’ makin massif. Lalu ada Permen 39 LHK (Lingkungan Hidup & Kehutanan), Presiden Jokowi segera saja mencabutnya. Jangan ditinjau-tinjau lagi. Biar Hutan lestari dan berkembang …” jelas Eka sambil memotong rumput di kediamannya. Gestur yang muncul saat itu, ia memencarkan kecewa berat atas merebaknya fenomena legalisasi dan redistribusi tanah yang serampangan di Jawa Barat.

 

“Hutan Perhutani yang dibagikan bukan yang gundul atau terlantar, tetapi hutan rimbun. Ini lokasi kepedulian Gerakan Hejo untuk cadangan air warga Jabar, yang tinggal sedikit. Data lapangan kerusakan itu ada di saya,” tambahnya yang baru-baru ini menyatakan perang terhadap perusak lingkungan, sambil mempersilahkan redaksi mengkonfirmasi langsung kepada tamunya –“Kalau redistribusi tanah dari HGU (Hak Guna Usaha) yang habis masa lakunya habis, bagus untuk mensejahterakan rakyat.”     

 

Menurut Thio dalam kesempatan ini, ia menjelaskan sekilas latar belakang kiprahnya menentang penerapan Permen LHK P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang  Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani:”Pada 2003 melalui SK Gubernur Jabar Danny Setiawan No 522/binprod/2003, sebenarnya banyak pihak sudah kerja keras menurunkan perambah hutan. Aneh, sekarang malah seperti dilegalisasi.”

 

Perjuangan Thio yang menurutnya didukung oleh Anang Sudarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, menilai kondisi di lapangan setelah munculnya Permen 39 LHK jauh panggang dari api:”Setuju bila Kang Eka Santosa meminta Presiden Jokowi mencabut Permen ini.”

 

Lebih lanjut Thio menunjukkan sejumlah data yang menyimpulakn adanya penyimpangan berat atas Permen 39 LHK di Jabar dan Indonesia.:”Sedikitnya 8 masalah menurut saya, ini daftarnya”, tuturnya sambil menyatakan –“Teori kebijakan itu bagus namun implementasinya banyak penyimpangan. Ini dapat merusak tujuan program Nawacita dan nama baik Pak Jokowi sendiri.”

 

Sementara itu jajaran pengurus dari Gerakan Hejo yang juga hadir di Alam Santosa, menyikapi implementasi Permen 39 LHK merasa khawatir dengan laju kerusakan hutan di Jawa Barat khususnya dan di provinsi lainnya:”Setuju 100% bila permen ini dicabut,” pungkas aktivis lingkungan di antaranya Husein Lauk, Agus Warsito, Yan Rizal Usman alias Kang Caca, dan Deni “Ozenk” Tudirahayu.  (HS/SA).

 

destinasiaNews.com - Perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup ACE secara resmi membuka toko terbarunya, Rabu, (18/10/2017), di Bandung Electronic Center (BEC) 2 Lantai 1 jalan Punawarman Bandung.

 

Pembukaan ACE Bandung Electronic Center seluas 1200 m2 yang menghadirkan ribuan jenis produk kebutuhan perlengkapan rumah tangga serta gaya hidup dihadiri Regional Manager PT ACE Hardware Rino Mario, dan Area Manager Bandung PT ACE Hardware Januar Hadi.

 

Direktur Marketing Kawan Lama Group Nana Puspa Dewi dalam pernyataannya mengatakan, ACE berkomitmen untuk terus menjangkau lebih banyak pelanggan melalui pembukaan toko-toko baru.

 

“Hari ini kami membuka toko ACE ke-9 di Bandung Electronic Center 2 kota Bandung, seperti diketahui BEC merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang cukup strategis karena dikelilingi oleh apartemen, perumahan dan perkantoran,” kata Nana Puspa Dewi.

 

“Harapannya dengan hadirnya toko baru ini, bisa memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup masyarakat khususnya di wilayah Bandung secara lebih lengkap disertai dengan layanan yang profesional,” ujar Nana Puspa Dewi.

 

Selain menyediakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, ACE juga memberikan pelayanan staf yang sigap dan layanan purna jual yang professional, seperti layanan antar, instalasi produk, garansi, serta service produk.

 

Kemudahan berbelanja juga dihadirkan melalui fasilitas pembayaran berupa cicilan 0% hingga 12 bulan menggunakan kartu kredit dari bank partner.

 

Selain itu ACE memberikan reward dan kemudahan melalui program membership, yaitu ACE Rewards yang memberikan keuntungan antara lain poin setiap belanja nominal tertentu, penukaran poin dengan voucher, atau produk menarik, belanja menggunakan poin hingga seluruh total belanjaan (pay all with point), diskon khusus member, gratis layanan antar dan instalasi, serta promo khusus di merchant yang bekerjasama dengan ACE.

 

Untuk keamanan produk, ACE, baru saja meluncurkan layanan terbarunya “ACE Assurance” yaitu perlindungan menyeluruh terhadap kerusakan di luar kerusakan internal produk yang mencakup kerusakan akibat terjatuh, terbentur, terlindas, terjatuh ke dalam air, kebakaran, ledakan, kerusuhan, pemogokan, huru-hara, maupun bencana alam seperti petir, badai, topan, gelombang pasang, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

 

Premi ACE Assurance cukup terjangkau, mulai dari Rp.79 ribu bagi  member ACE Rewards, dan Rp.99 ribu bagi non member untuk pembelian sebagian besar produk seharga Rp.300 ribu hingga Rp.50 juta di seluruh toko ACE di Indonesia.

 

Untuk menambah solusi kemudahan dan kenyamanan berbelanja, saat ini ACE telah memiliki aplikasi mobile dengan beragam fitur unggulan yang dapat diakses dengan mudah, seperti Product Highlight yang menampilkan produk-produk promo, penawaran harga spesial, Scan Barcode untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi produk, Store Locator untuk mengetahui lokasi toko ACE terdekat, serta fasilitas Customer Care yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi langsung dengan Customer Service ACE melalui Online Chatting, E-mail, telepon, dan SMS.

 

Member ACE Rewards bisa memanfaatkan fitur membership untuk melakukan cek poin dan melihat sejarah transaksi, serta merasakan kemudahan melalui transformasi kartu fisik menjadi kartu digital, sehingga tidak perlu lagi membawa kartu fisik saat berbelanja,  beragam produk ACE juga kini sudah bisa dibeli secara Online melalui  situs RupaRupa.

 

Selama periode pembukaan, ACE Bandung Electronic Center memberikan berbagai penawaran menarik hingga 22 Oktober 2017, antara lain Crazy Prize, yaitu harga terbaik untuk produk pilihan, Super Special yaitu hemat hingga 50% untuk jumlah produk terbatas, Gift with Purchase yaitu hadiah langsung dengan minimum transaksi, serta potongan voucher Rp.100 ribu dari flyer pre-opening yang bisa digunakan untuk transaksi dengan  nominal tertentu.(RLS /SA)

destinasiaNews – Ditemui di kawasan Eko Wisata dan Budaya Pasir Impun Kabupaten Bandung (16/10/2017), Eka Santosa Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat menyatakan keyakinan:”Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Tommy Soeharto akan hadir ke Jabar memperkenalkan program Partai Berkarya.”

 

Keyakinan Eka ini diperoleh setelah pada Jumat (13/10/2107) dirinya beserta Ketua DPW Partai Berkarya se Indonesia dari 34 provinsi, plus mayoritas Ketua DPD Partai Berkarya Jabar hadir menemui Tommy Soeharto di Mesjid At Tin TMII Jakarta selatan.

 

“Waktu itu kan seusai mendaftarkan partai Berkarya ke KPU Pusat, kami bertemu di sana”, papar Eka yang juga menjelaskan rencana HMP akan diberi anugreah oleh group Rakyat Merdeka Online (rmol) pada 28 Oktober di Bandung.

 

‘Kalaulah jadi ini tahap pertama Bung Tommy hadir di Jawa Barat, yang agenda lanjutannya akan berkunjung ke beberapa pesantren di Priangan Timur”, kata Eka juga pada acara group rmol ini akan dihadiri oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan tokoh nasional lainnya. (HS/SA/dtn)

destinasiaNews – Menjelang keputusan perkara No 80/G/2017/PTUN.Bdg, di PTUN Bandung pada 25 Oktober 2017. Formalnya, perkara ini antara Romel T.B selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi selaku tergugat, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi selaku tergugat ll intervensi. “Ujug-ujug ada poster di lapangan, menyebut proyek ini dikawal Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Heran, ini apa-apaan? Padahal proyek PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) Karang Pamulang Palabuhanratu jelas-jelas nyomot lokasi space public sarat kejanggalan”, seru Bayu Risnandar, tokoh Palabuhanratu yang tergabung pada Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu (FPKP2) yang dihubungi pada 12 Oktober 2017 - “Sudah kami tentang sejak 2015, bersama elemen warga lain di Jabar. Eh, muncul Kejari Kab. Sukabumi sebagai pengawal, lucu saja…”

 

Bayu mengungkapkan ini setelah sehari sebelumnya PTUN Bandung, menyidangkan perkara ini dengan pokok acara kesimpulan dari para pihak. “Soal pengawalan kejaksaan ini sempat kami utarakan ke Majelis Hakim saat sidang kesimpulan kemarin (11/10/2017), namun ditolak. Alasannya terlambat,” ujar  Yayat Hidayat, Kasubsi Perkara BPN Kabupaten Sukabumi yang ditemui di PTUN Bandung (12/10/201700) tatkala ia mengurus perkara lain.

 

Sementara itu Hanson R Sanger sebagai kuasa hukum Romel TB yang juga ditemui di PTUN Bandung (12/10/2017), membenarkan lawannya berperkara Yayat Hidayat pernah memohon kepada Majelis Hakim untuk mengawal perkara ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi:”Namun ditolak Majelis. Alasannya, sudah telat, kata Majelis.”

 

Demo & Hati Nurani Hakim  

 

Terkait putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim Ketua Rialam S,S.H.MH untuk perkara ini, menyangkut sengketa lahan 600 M2 dari luas keseluruhan kira-kira 6.600 M2, di obyek sengketa  sertifikat hak milik No 73 atas nama Soerono Haryanto melalui “transaksi” Keputusan TUN Berita Acara Pelepasan Hak No .01/BAPH-32.02/IX/2015 per 23 September 2015 senilai Rp. 7.722.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).  Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa yang selama ini mencermati proyek PLPR, bersama sesepuh Jawa Barat Solihin GP, angkat bicara.

 

“Sadar, ini sejatinya sengketa lahan biasa. Luar biasanya, berada di proyek PLPR Karang Pamulang Palabuhanratu. Diduga kuat ini sarat perkeliruan. Lahannya pun space public. Juga menyangkut historis, serta nasib ribuan orang di icon daerah tujuan wisata,” papar Eka sambil menambahkan –“Ini indikasi proyek tidak clear and clean. Dari segi lingkungan hidup setempat sangat mengancam.”

 

Tindak lanjut menyongsong jatuhnya putusan perkara ini, Gerakan Hejo bersama FPKP2, Walhi Jabar, DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda), besert elemen masyarakat lain di Jabar merencanakan aksi demo besar-besaran  di PTUN Bandung pada 25 Oktober 2017. “Massa sudah dihimpun saat ini juga”, papar Yan Rizal Usman aktivis Gerakan Hejo yang sehari-hari bertindak sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.

 

“Terpenting hati nurani hakim pada putusan perkara ini, berpihak pada pentingnya pantai Karang Pamulang  dilestarikan. Bukan diacak-acak seperti sekarang oleh Pemkab dan Dishub setempat”, pungkas Yan Rizal kala ditanya tujuan demo itu kelak. (HS/SA)