Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jabar,  Jelaskan Keberatan Pemberitaan HU Pikiran Rakyat

IMG 20170914 WA0111destinasiaNews – Bergulirnya pemberitaan di harian umum (HU) Pikiran Rakyat berjudul “Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya” pada hari Rabu 13 September 2017 di halaman 2. Rupanya, mengusik keberadaan kader partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto khususnya di Jawa Barat. “Pemberitaannya, sangat sepihak ini, kami keberatan,” kata Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Subang, Dida K. Ursitadinata yang diamini oleh puluhan kader partai Berkarya dari pelosok Jabar.
 
Yang disoal dari pemberitaan HU PR itu, satu hari sesudahnya pada Kamis, 14 September 2017 di Sekertariat DPW Partai Berkarya Jabar di Jl. PHH Mustofa Komplek Surapati Core K-7. Hari itu, Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya dihadapan puluhan awak mass media menjelaskan materi keberatannya. “Pemberitaan ini, sangat terkesan di partai kami ada dua kepemimpinan. Ini tidak benar, kami tetap solid,” jelas Eka.
 
Eka sendiri telah beroleh mandat untuk jabatan ini sejak 5 Juni (No:105-SM/DPP/BERKARYA/VI/2017). Lalu, dikuatkan SK Pengangkatannya per 8 Juni 2017 (No: SK 12-DPW/DPP/BERKARYA/VI/2017) untuk 2017 – 2022. “Ini suratnya,” kata Eka sambil mengiwir-ngiwir berkas SK – “Di partai baru ini  belum ada kongres, musda, atau muswil, masih semua berdasarkan penunjukkan, utamanya dari DPP hingga ke bawahnya.”
 
Kronologi itu
 
Menurut Eka kepemimpinan Adi Mulyadi sebagai Ketua DPW Partai Berkarya jauh-jauh hari oleh DPP Partai Berkarya telah diterbitkan Penarikan Surat Keputusan (SK) DPW Jawa Barat per 12 Mei (Jakarta – No. 096/B/DPP/BERKARYA/V/2017). Konsekuensinya, penarikan SK yang sekaligus membekukan pengurus DPW Jabar melalui SK No: SK62-DPW/DPP/BERKARYA/IV/2017 per 12 April 2017, di bawah pimpinan Adi Mulyadi. “Ada rentang waktu sekitar satu bulan lebih antara kepemimpinan saya sejak dapat mandate, dengan Saudara Adi Mulyadi. Logisnya, tak ada hubungan antaranya,” tutur Eka.
 
Entah apa yang terjadi, kiprah Adi Mulyadi setelah terbitnya “SK Penarikan DPP per 12 Mei 2017”, menurut Eka, Adi masih berulah di mata DPP Partai Berkarya. Selanjutnya, DPP Partai Berkarya mengeluarkan surat per 5 Juli 2017 (No:146/B/DPP/BERKARYA/VII/2017). “Ini melarang saudara Adi secara eksplisit memakai nama Partai Berkarya. KTA pun, tidak akan diberikan.”
 
Dalam konpers ini, Eka menyoal gugatan Adi melalui kuasa hukum Gama Alamsyah, SH & Rekan ke PN Bandung. Sidang pertamanya, 12 September 2017. Gugatannya, menyasar selain Eka, Neneng A Tutty (Ketum Partai Berkarya), Badaruddin Andi Picunang (Sekjen Partai Berkarya), H. Hutomo Mandala Putra (Ketua Majelis Tinggi Partai Berkarya), Syamsul Zakaria (Ketua Mahkamah Partai Berkarya), KPU Jabar, dan Kesbangpol Jabar.
 
“Sebagai tergugat lll dalam gugatan ini, tak dijelaskan apa kapasitas saya? Geli, membacanya. Ketika mendapat mandat pun dari DPP Partai Berkarya (5 Juni 2017), secara administratif, organisatoris, rentang waktu itu tidak ada hubungan dengan saya sama sekali,” – katanya sembari menambahkan - ”Apa yang mau digugat dari saya?! Catat, sejak awal justru saya tempatkan secara terhormat Saudara Adi untuk merintis berdirinya partai ini di Jabar. Sama sekali tak terpikir untuk menjadikannya sebagai ketua DPW. Banyak saksinya di sini …”
 
Lainnya, Eka menunjukkan dua berkas SK terakhir Menkumham RI No: M.HH – 12.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, dan SK Menkumham RI No M.HH – 13 AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017 – 2022.
 
Tak Hadiri Konpers
 
“Esensi dua SK ini, ada perubahan juridis substansial menyangkut AD/ART, dan kepengurusan partai, adalah mengakomodir keinginan saudara Adi Mulyadi soal perubahan struktur kepengurusan di tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC dari gugatannya”, papar Eka yang tampak menyesalkan ketidak-kehadiran wartawan HU PR pada konperensi pers (konpers). “Katanya mau hadir hari ini, sampai siang ini belum datang juga”.
 
Belakangan kekecewaan Eka atas ketidakhadiran wartawan PR, menurutnya pada malam sebelumnya (13/9/2017) ia telah berkirim surat atas nama pimpinan partai ke redaksi HU PR. Dijanjikan, esok harinya (14/9/2017), redaksi HU PR akan mengutus wartawan menemuinya.
 
“Saya tunggu kehadiran wartawan PR. Disesalkan, kenapa tidak melakukan konfirmasi. Ini bikin repot bagi ribuan kader partai ini di Jabar,” jelasnya dengan menyatakan:”Terdaftar resmi dari 27 kota dan kabupaten di Jabar terdaftar 27 ribu KTA. Ini tanda kami serius menghadapi verifikasi faktual KPU pada Oktober 2017. Tak benar di partai ini ada dua kepengurusan. Itu menyesatkan!”
 
Akhirnya, Datang Juga  
 
Konpers siang itu Eka menurtupnya dengan tanya-jawab seputar rencana ke depan:”Saya inginkan secara baik-baik kode etik dan prinsip reportase yang berimbang, dilakukan. Jangan menulis sidang setelah 12 Sepetmber 2017 akan dilanjutkan minggu depan. Nyatanya, sidang dilanjut 10 Oktober 2017”. Siapa bilang kami tak hadiri sidang?! Yang benar kuasa hukum saya datang ke PN Bandung, namun tak ikut sidang, memang. Ini buktinya, ada register dari pihak PN Bandung.”
 
Usai tanya-jawab dengan puluhan pewarta, tibalah utusan dari HU PR. Yang hadir itu reporter Yedi Supriadi . Ia yang menyajikan judul di HU PR di atas. Yedi datang pada sore hari. Saat itu juga, terjadilah dialog kondusif dalam suasan santai. “Hikmah dari peristiwa ini amtlah banyak. Semoga, ke depan hubungan antara partai dengan mass media bisa terjalin lebih baik lagi”.
 
Dalam kesempatan ini dipaparkan sejumlah fakta yang bertentangan dengan yang disajikan di HU PR, di antaranya ketidakhadiran tergugat di PN Bandung, apa dan mengapa kiprah Adi Mulyadi, yang berujung terbitnya sejumlah SK dari DPP Partai Berkarya:”Tidak tega sebenarnya, saya membukakan hal ini. Namun, inilah faktanya. Boleh tanya ke para Ketua DPD yang hadir di sini. Bagaimana dulu ia memimpin partai ini? Sempat ada somasi, padanya,” terang Eka yang dilanjut beberapa Ketua DPD Partai Berkarya “curhat” soal keganjilan tatkala Adi Mulyadi memimpin partai ini di Jabar.
 
“Terpenting, apa pun itu upaya Saudara Adi Mulyadi ke pengadilan, kami hormati. Kita harus taat hukum”, pungkas Eka. (HS/SA) 
 
Add a comment

Jadilah Politisi Cerdas Dan Bijak..

IMG 20170914 133325
destinasiaNews.com – Bursa calon pemimpin dalam Pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak akan kembali digelar pada 2018 di berbagai daerah di Indonesia. Khusus Kabupaten Bandung Barat (KBB).
 
Menyikapi kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) KBB,  organisasi sayap PDI Perjuangan menilai, kondisi demokrasi saat ini harus dikembalikan menjadi milik rakyat.
 
“Demokrasi bukan ajang pertikaian kelompok elite, tapi artikulasi kepentingan rakyat.” Demikian disampaikan Ketua DPC Repdem KBB Heri Setia Munandar yang biasa di sapa Ali dan dalam siaran pers yang diterima destinasiaNews.com , Rabu, 13/9/2017.
 
Ali selaku ketua Repdem KBB menyatakan sikap dan seruannya untuk menegaskan opini yg terbangun di internal PDIP KBB dalam rangka menyambut pesta demokrasi di Pilbup 2018, "Di internal partai khusunya para bakal calon jangan galau dan lebay...bagaimana nanti mengurus Rakyat KBB,  dengan adanya opini yg sama sama diusung dari internal partai sudah muncul sifat dan karakternya bagaikan benalu politik..langkah atas dorongan Banteng Muda Indonesia (BMI) KBB terhadap Balon itu adalah sebuah karya selaku kader berdasarkan situasi terkini bahwa rakyat Bandung Barat membutuhkan pemimpin yang kapabel, kredibel dan dapat di pertanggungjawabkan secara keilmuan yang meliputi bagaimana sistem tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat KBB," ujarnya.
 
Lanjut Ali,"Sebuah dorongan Balon bupati dan wakil bupati yang di usung BMI KBB seharusnya di sambut dengan bijak dan cerdas bahwa itulah salah satu suara sayap partai PDIP yg menjunjung tinggi nilai dan makna serta hakikat demokrasi, dinamisasi politik dalam berdemokrasi tentunya selaku kader PDIP di tuntut untuk hormat, tunduk dan patuh apa yg menjadi keputusan dan intruksi partai, pertanyaannya apakah salah selaku sayap partai mendorong Balon dari Induknya Partai"?..sungguh ironis tatkala usulan dari BMI KBB di anggap prematur..atau membuat galau dan lebay para Balon..jadilah politisi cerdas dan bijak..,"pungkasnya.
 
Masih kata Ali," REPDEM KBB siap menjaga nilai nilai demokrasi untuk mempersatukan rakyat dan selalu berjuang utk memerahkan KBB dgn satu semboyan"Menang dan Menang PDIP KBB dalam Pilkada KBB 2018,"(SA)
 
Add a comment

Kasus PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Bayu Risnandar Bersaksi – Boleh Dibangun, Asal …

IMG 20170913 WA0105
destinasiaNews– Seperti apa jalannya sidang di PTUN Bandung dalam perkara No 80/G/2017PTUN-BDG pada 13 September 2017 ? Adakah yang berbeda  pada hari itu? Pihak penggugat pada sidang ke - 8 yakni Hanson R Sanger yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, juga ke Pemerintah Kab. Sukabumi selaku tergugat ll intervensi, menghadirkan Bayu Risnandar  (47) .
 
“Boleh saja Pemkab Sukabumi membangun PLPR (Pelabuhan Laut  Pengumpan Regional), asal tempatnya sejak awal jangan di Karang Pamulang. Ini pantai bersejarah milik rakyat. Tadi saya bersaksi di sidang ini,” tutur Bayu  yang juga mempertanyakan –“Katanya, sudah ada dana lebih dari Rp. 7 M untuk pembebasan lahan 6.600 M2. Uangnya diterima Soerono Haryanto melalui pelepasan hak no 01/BAPH-32.02/IX/2015 pada 23 September 2015. Karena tak jelas, ini sudah dilaporkan ke KPK.”
 IMG 20170913 WA0106
Persidangan yang berlangsung hampir satu jam, dipimpin hakim Rialam S,S.H.MH, dari pihak tergugat menghadirkan Ade Suryaman, SH, MM, Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi dan tergugat ll intervensi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi. “Minggu depan kami pun akan menghadirkan saksi”, papar Ade Suryaman yang dijawab hakim dengan mempersilahkannya.
 
“Pada sidang ini, tampak hakim tadi sedikit bingung dengan keterangan saksi Bayu. Implikasinya terpikir, meminta PS (Peninjauan Setempat) ke Ibu Hakim agar jelas juga dengan kaitan sengketa lahan 600 M2 dari klien saya pada proyek PLPR. Tapi kan biayanya itu, waduh …,” papar Hanson sambil menambahkan – “Semoga dengan bukti yang saya sodorkan tadi, jelas kan dari tanah klien saya hanya 10 meter itu sudah laut. Intinya, kenapa bisa-bisanya Soerono Haryanto mengklaim punya lahan 6.600 M2 dan sudah terima uang dari Pemkab Sukabumi?”.
 
Terkait sidang PTUN hari itu Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo kembali menyatakan bahwa hakim di PTUN Bandung harus jeli dan bijak melihat kaitan persoalan ini, tak sekedar sengketa tanah. Dugaan persekongkolan proyek PLPR mulai dari perencanaan, legalitas, hingga pelaksanaannya di lapangan saat ini, sangat kental. Ini bukti, ada masalah berat di proyek ini, bagusnya dihentikan.” (HS/SA)    
 
Add a comment

Tatang Zaenudin & Eka Santosa Maju ke Pilgub Jabar 2018 – Adu Panco, Satukan Power !


IMG 20170911 WA0060
destinasiaNews Pernak-pernik yang akan meramaikan Pilgub Jabar 2018, rupanyan salah satunya sedang mekar di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa di Pasir Impun Kabupaten Bandung. Buktinya, sejak Minggu malam 10 September 2017 hingga esok harinya (11/9/2017) di Alam Santosa yang juga kediaman Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa (58), hadir Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin (60).  Sekedar mengingatkan, sosok Kang Tatang (sapaan akrab Tatang Zaenudin), dalam tiga tahun terakhir publik nasional mengenalnya sebagai Deputi Operasional Badan SAR Nasional.
 
“Banyak kesamaan visi dan misi saya dengan Kang Eka, untuk maju ke Pilgub Jabar 2018. Soal lingkungan hidup yang amburadul dalam satu dekade terakhir, ini salah satu pertimbangan kami. Bila diizinkan, sepakat berdua segera membenahinya. Pahamlah saya soal karakter alam dan  46 juta jiwa penduduk Jabar,” papar Kang Tatang kala mengadakan konperensi pers di Alam Santosa (11/9/2017) –“Utamanya, untuk mengendalikan lingkungan hidupnya. Perlu orang yang paham, berani, bijak, dan mau turun ke lapangan demi rakyat!”
 
Menurut Kang Tatang pula pantauan siapa Kang Eka sudah lama dikenalnya sejak menjadi Ketua DPRD Jabar (1999 -2004) hingga saat di DPR RI (2204 – 2009), serta kiprah lainnya di kegiatan budaya dan social kemasyarakatan. “Kang Eka bukan orang asing bagi saya, kiprah dan pemikirannya yangikuti daN pahami. Contohnya, ini Kawasan Alam Santosa yang dulu kritis, kini menghijau dan bermanfaat bagi banyak orang, itu karya luar biasa bagi saya.”  
 
Kang Tatang kala ditanya para pewarta, sejauh mana perihal sinyal persetujuannya dari Prabowo Soebianto, Ketua Umum Partai Gerindra? “Saya jadi kader Gerindra sejak 2015. Bila kini ada sinyalemen, ada pihak lain yang disetujui Pak Prabowo. Itu sih, baru sebatas katanya dan katanya....”
 
Lanjutannya,  ujaran Kang Tatang kerap diselipi gesture tegas-tegas bercampur someah ala putra Cianjur  yang ramah dan supel, kembali ia tambahkan:”Apa perlu saya keluarkan KTA-nya? Tegasnya, saya ini sudah dapat mandat hitam di atas putih dari tangan Pak Prabowo langsung. Tidak melalui perantara, loh?!”
 
Eka Santosa yang kini menjabat sebagai Sekjen BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar dan Ketua DPW Partai Berkarya Jabar, mengamati munculnya pasangan yang katanya sudah “mendeklarasikan-diri” serta siap maju ke Pilgub Jabar 2018:”Saya dan Kang Tatang ini, tak gentar. Kata saya semua itu baru sebatas katanya dan katanya. Kami realistis saja, bukan katanya lagi,” ujarnya sambil menambahkan dirinya yang dalam dua tahun terakhir ini maju dengan dukungan tokoh Jabar Solihin GP– “Kehadiran Kang Tatang merupakan perwujudan komunikasi politik saya, dan sangat positip nilainya.”
 
Menariknya, sesi konperensi pers bersama di Kawasan Alam Santosa, pagi itu diakhiri dengan “adu panco”.”Ini kami bukan untuk adu jagoan. Semata untuk menyalukan power,” tutur Eka yang diiyakan Kang Tatang dengan dengan menyatakan – “Nah, ini soal bukti keakraban kami, bukan hari ini saja ternyata sudah sejak lama, malah.”
 
Galibnya, pertemuan dua sosok ini semoga mampu mendinamisasi publik Jabar dalam menyemarakkan demokrasi di Jabar dan Nasional.”Ini yang kita tuju, bukan sebaliknya mengkotak-kotakkan warga Jabar. Tumbuhkanlah, bunga-bunga baru demi menyuburkan alam demokrasi kita,” pungkus jurnalis Ellyda yang diamini rekannya Bagoes Rintohadi. (HS/SA) 
Add a comment

Ini Dia Pemenang Quiz Medsos PLPR Palabuhanratu yang “Kontroversial” itu

 
IMG 20170909 WA0108destinasiaNews – Ajang baru bagi “Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu” (FPKPP), ini semacam komunitas penentang secara kritis proyek PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) sejak 2015. Sejak awal proyek diluncurkan Pemkab Sukabumi melalui Dinas Perhubungan, dengan anggaran Rp 296 M, banyak memunculkan kontroversi. “Utamanya dari segi lingkungan, kenapa di pantai Karang Pamulang yang sudah lama jadi kecintaan warga? Buktinya, kini sedang di PTUN-kan di Bandung, dalam sengketa lahan. Unjuk rasa beberapa kali tak mempan. Nah, kali ini pakai quiz di medsos,” papar Bayu Risnandar yang termasuk inisiator kegiatan ini di Hotel Bunga Ayu (9/9/2017) Palabuhanratu.
 
Bayu menjelaskan soal quiz di atas seusai aktivis Wirda dari “My Palabuhanratu” memberikan aneka hadiah pagi pemenangnya. “Pesertanya ada ratusan, cukup sulit juga mempertimpangkan pemenangnya,” jelas Wirda sembari sekilas menjelaskan aturannya  - “Dari foto yang kami tayangkan tentang keelokan Karang Pamulang masa lalu, dikomentari netizen. Siapa yang punya like terbanyak, itu pemenangnya.”      
 
Lanjutnya, Bayu dan Wirda memberikan hadiah untuk 1. Asti Afriani (komentar terbaik), 2. Perli Rizal (komentar terbaik), 3. Zhella, dan 4 Fajar. Untuk Asti diganjar menginap satu malam di salah satu hotel ternama di Palabuhanratu, pemenang ke-2 dihadiahi makan gratis Dapur Muara Kenari yang sohor di daerah setempat. “Duh, nggak nyangka saya jadi pemenang. Kebetulan malam ini isteri saya ulang tahun. Duh senangnya …”
 
Bagi pemenang pertama yakni Asti, menurutnya mengikuti quiz ini bukan semata untuk hadiah:”Sejak awal menyayangkan, mengapa pelabuhan yang mengorbankan pantai paling nyaman dan aman bagi warga di sini, dikorbankan. Padahal pantai di Palabuhanratu, masih banyak yang lebih layak untuk pelabuhan. Anggaplah, ini bentuk perlawanan kami atas rencana pembangunan yang serampangan.”
 
Sementara bagi Fajar (21) lulusan SMK Mutiara Palabuhanratu tahun 2015 yang sejak kelas 4 SD bermain di pantai Karang Pamulang, area ini sangat disayangkan bila dijadikan pelabuhan yang menghilangkan kesempatan dirinya berlatih selancar di sini:”Saya tidak mengerti mengapa pemerintah berbuat seperti ini. Titik pantai lainnya kan banyak?!”
 
Ajang pembagian hadiah quiz ala aktivis anti proyek PLPR Karang Pamulang Palabuhanratu hari itu dihadiri juga pengacara Hanson R Sanger yang kini sedang beracara di PTUN Bandung, menggugat sengketa lahan seluas 600 M2 yang diklaim milik Romel dari luas keseluruhan 6.600 M2. “Tentu ini tak ada hubungan erat dengan yang saya perkarakan. Bila banyak masyarakat yang mempermasalahkan PLPR, semoga bisa menjelaskan kelak bagaimana proses pembebasan lahannya mengandung banyak masalah hukum, ternyata. Sekarang dalam pantaun ombusdsman juga.”
 
Kejutan Iman & Yadi
 
Peserta lain yang menjadi kejutan dalam ‘gempungan’, hadir sosok pecinta lingkungan yang selama ini “silently”, namanya Abah Yadi “Saung Ijuk”:”Sangat prihatin dari dulu, bila terjadi pengerukan karang laut secara massif di teluk Palabuhanratu. Ini akan merusak biota laut. Sekarang tak terasa dampaknya, nanti anak cucu kita akan kena dampaknya.”
 
Kejutan lain secara terpisah datang dari Iman Adinugraha yang menurut peserta yang hadir di Hotel Bunga Ayu hari itu sebagai tokoh setempat. Adi yang pernah menjadi anggota DPRD dari Fraksi PAN era 2009 – 2014 mengatakan sejak 2013, kala PLPR baru menjadi wacana:”Sudah kami tolak secara tegas. Malahan pernah membicarakan dengan bupati kala itu. Eh, diam-diam mereka gulirkan juga,” ujarnya sambil menyatakan – “Bila tidak ada yang menentangnya sejak dulu, ya kami sudah lama mengingatkan. Pantai yang lain kan masih banyak, janganlah di Karang Pamulang yang sudah jadi aikon warga.”
 
Walhasil, ajang penentangan warga Palabuhanratu terhadap proyek PLPR yang diduga sarat kongkalikong antara birokrat dan pengusaha, rupanya semakin menggelinding:”Ini seperti bola salju, walaupun medannya agak berubah. Yang jelas pesertanya kini makin banyak. Kami tak anti pembangunan, melainkan harus benar bila ingin membangun di Palabuhanratu,” tutup Bayu sambil menutup pertemuan ini dengan takzim. (HS)  
 
 
 
         
 
Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin & Eka Santosa, Kuda hitam Pilgub Jabar – Blusukan …

Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin & Eka Santosa, Kuda hitam Pilgub Jabar – Blusukan …

destinasianews  - Jreng-jreng, mungkin demikian laporan ini dibuka. Pasalnya, tanpa ba bi bu, dua tokoh pasangan Pilgub Jabar 2018 yang...

Pemimpin Dari Birokrat Untuk Bandung Barat Masih Ideal

Pemimpin Dari Birokrat Untuk Bandung Barat Masih Ideal

DestinasiaNews.com, Bandung Barat – Pertarungan politik merebut kursi Bandung Barat satu semakin menggeliat, Kali ini organisasi  DPC Taruna Merah Putih...

Manusia Pohon Aiptu Nunuh & Kapolsek Ibun Asep Dedi – Kembali, Tanam 2.500 Pohon

Manusia Pohon Aiptu Nunuh & Kapolsek Ibun Asep Dedi – Kembali, Tanam 2.500 Pohon

destinasiaNews – Menyongsong pengingatan hari pohon se dunia, kembali “Manusia Pohon” Aiptu Nunuh  dan kapolsek Ibun Iptu Asep Dedi menghijaukan...

Gerakan Hejo Garut & ‘Barudak’ XTC,  Plus Angin Metal Head, Tanam 1000 Pohon -  Biar, Air Terkendali …

Gerakan Hejo Garut & ‘Barudak’ XTC,  Plus Angin Metal Head, Tanam 1000 Pohon -  Biar, Air Terkendali …

destinasiaNews – Katakanlah ini ‘goup’ atau resminya DPD Gerakan Hejo Kabupaten Garut, seakan-akan ‘gak ada abiznya’ – Terus menghijaukan tatar...

Demiz Ditanya Wakilnya, Kala Berkunjung ke Partai Berkarya Jabar: Akan Diselesaikan Secara Adat

Demiz Ditanya Wakilnya, Kala Berkunjung ke Partai Berkarya Jabar: Akan Diselesaikan Secara Adat

destinasiaNews – Ujung dari acara kunjungan Dedy Mizwar Wakil Gubernur Jabar ke Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun...

Pengunjung

01698328
Hari ini
Kemarin
1117
1582