Gerakan Hejo Serap Aduan BBC Phantom’s Soga – Masih Marak Perambahan Hutan di Kab. Pangandaran

serapan1destinasiaNews  – Masih seperti biasa, ada kesibukan rutin di kediaman Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo di Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung. Khusus, pada Selasa, 9 Mei 2017, hadir rombongan BBC Phantom’s Soga dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

 

“Kami paparkan banyak hal soal kerusakan lingkungan hidup di wilayah kami. Perambahan hutan, bencana banjir dan longsor, dugaan kuat ini akibat kolaborasi kental antara pejabat setempat dan pengusaha. Mereka leluasa melakukan illegal logging,” papar Mahmud, Ketua BBC Phantom’s Soga Kab. Pangandaran, yang diamini wakilnya Elli S, serta Daris selaku Panglima komunitas ini di lapangan.

 

Eka Santosa sendiri kala menerima tamunya yang dipimpin oleh Mahmud, seakan diingatkan lagi atas kasus serupa dari aktivis lingkungan asal Kecamatan Parigi dan Langkaplancar Kab. Pangandaran pada Oktober 2016 lalu. Kala itu Dase, Entis, dan Nasirin, hanya bisa mengeluh karena leuwung kolot (hutan tutupan), dirambah oleh para penguasa setempat.

serapan2serapan3”Ini muncul lagi. Langkah taktis terdekat, rekan-rekan Mahmud segera saja berintegrasi dengan Dase di lapangan”, kata Eka yang seketika itu juga mengontak tokoh-tokoh setempat di Kabupaten Pangandaran –“Nah, barusan sudah ada kesepakatan untuk menghadang para perusak lingkungan di sana. Tinggal kita cermati saja kondisi di lapangan.”

 

Mahmud sendiri seusai pertemuan ini yang dilanjut dengan pembahasan program Gerakan Hejo secara umum di Jabar, merasa dicerahkan dengan strategi rencana penghijauan ini, ”Kami jadi tambah kuat, selama ini memang perlu pembinaan seperti ini. Utamanya mengatasi perambahan hutan di wilayah binaan kami.”

 

Sementara itu menurut Riky, Sekjen BBC Phantom’s Soga, dalam pertemuan ini, Gerakan Hejo melalui kerjasama dengan Gempita (Gerakan Pemuda Tani) yang diinisasi Ichi Indrawan selaku Kornas Gempita dan THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) yang dikoordinir oleh Dudy S Tafajani di wilayah Jabar, siap mengimplementasikan program 50 ribu hektar tanaman jagung pada 2017 ini. “Segera kami kontak Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Pangandaran, Ciamis, dan Garut. Sedikitnya, tersedia 100 ha di Kab. Pangandaran”, pungkas Riky dengan optimis.  (HS/SA/SF/dtn)

Add a comment

Inilah Sosok Kandidat Cagub Jabar Hasil Rapimda Gerindra Jabar

MULYADI GERINDRAdestinasianews - Meniti karir di dunia politik, hanya berbekal satu kekuatan moral, yaitu kekuatan idealisme untuk berbakti pada masyarakat. 

Demikian dikatakan Mulyadi, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Nama Mulyadi mencuat setelah pekan lalu Rapat Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat mengusung namanya menjadi Kandidat Calon Gubernur Jabar 2018. 

Siapa Mulyadi ? . Mulyadi sendiri seorang pengusaha asal Jonggol, Bogor Jawa Barat. Pria kalem ini memiliki sederet posisi penting selain menjadi ketua DPD Jawa Barat Partai Gerindra. Dia juga pernah duduk sebagai anggota DPR RI. 

Saat Mulyadi duduk sebagai anggota DPR RI itu, dia tetap memegang prinsip " Lantas, apa itu tujuan akhir? Tentu tidak, " jawabnya tegas. 

Menjadi anggota dewan adalah “skenario langit” yang harus diaktualisasikan sebagai amanah rakyat yang berdosa jika diabaikan. Semangat idealisme untuk mengabdi kepada masyarakat semata, adalah dorongan selama ia duduk di kursi DPR dari Fraksi Gerindra Komisi VII.

Keberpihakan kepada rakyat tak pernah surut menghantarkan langkah kakinya dalam menjalankan amanahnya. Mendorong peningkatan kemakmuran bangsa dan negara.

Terbukti, disaat negeri ini sedang dalam kondisi sangat prihatin atas kondisi Energi nasional, ia meluncurkan gagasannya yaitu “revolusi energi”. Ia meyakini Indonesia kaya potensi alam sebagai sumber devisa atasi defisit anggaran.

Tepatnya 19 Oktober 2012, Mulyadi mulai dilantik jadi Anggota DPR RI, dengan tekad kuat bahwa kiprah politik yang diawalinya ini tetap dalam koridor kebenaran. Berharap, seluruh aspirasi masyarakat terutama dari Daerah Pemilihan Jabar V Kabupaten Bogor mampu tersalurkan dan terakomodir di DPR RI, walaupun ternyata hal itu tidaklah mudah. Mulyadi merupakan Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014

Di Legislatif, Mulyadi juga terlibat dalam Pansus : UU Panas Bumi, UU Nagoya Protokol, UU Standarisasi dan Penilaian Kesusaian dan UU konvensi Amsterdam Menurutnya, upaya tersebut harus diiringi dengan kesabaran, daya juang, dan terpenting keistiqomahan sehubungan panasnya kancah politik terkadang dihadapkan pada “ dinding tembok” kekuatan kekuasaan yang dipolitisir oleh segelintir “oknum” yang hanya bermuatan kepentingan pribadi. Sekalipun demikian, secercah harapan untuk mewujudkan idealisme itu tetap ada.

Berikut data diri pria kelahiran Jonggol, Bogor, 2 November 1970 ini.

a. 1996 – 1998 : Asisten Chairman Infiniti Wahana Group , Jakarta
b. 1998 – 2000 : Direktur PT. Steady Safe Tbk, Jakarta
c. 2000 – 2002 : Wakil Direktur Utama PT. Steady Safe Tbk, Jakarta
d. 2000 – 2002 : Direktur Infiniti Finance, Jakarta
e. 2002 – 2003 : Wakil Komisaris Utama PT. Steady Safe Tbk, Jakarta
f. 2003 – 2006 : Direktur PT. Infiniti Wahana Group (Holding Company), Jakarta
g. 2003 – 2003 : Direktur PT. Zebra Nusantara Tbk, Surabaya
h. 2003 – 2006 : Direktur Utama PT. Zebra Nusantara Tbk, Surabaya
i. 2003 – 2006 : Komisaris Utama PT. Surabaya Artha Utama, Surabaya
j. 2004 – 2006 : Komisaris PT. Asia Avia Megatama ( Asia Avia Airlines), Jakarta
k. 2007 – 2012 : Senior Vice President PT. Rolika Caterindo, Bogor
l. 2008 – 2009 : COO PT. Sungroup Managemen Indonesia (Holding), Jakarta
m. 2008 – 2009 : Direktur Utama PT. Polar Energi, Jakarta
n. 2008 – 2009 : Direktur Utama PT. Antrasit,Jakarta
o. 2008 – 2010 : Direktur Utama PT. Jio Indonesia, Jakarta
p. 2009 – 2012 : Associate Director PT. Infiniti Wahana Group ( Holding), Jakarta
q. 2009 – 2010 : Komisaris PT. Zebra Energi, Surabaya
r. 2009 – 2011 : Direktur Utama PT. Zebra Nusantara Tbk, Surabaya
s. 2009 – 2011 : Komisaris PT. Surabaya Artha Utama, Surabaya
t. 2011 – 2012 : Komisaris Utama PT. Zebra Nusantara Tbk
u. 2014 sd sekarang : Direktur utama PT. Zebra Nusantara Tbk
v. 2014 sd Sekarang ; Direktur Utama Pt.Sultan Sinergi indonesia
w. 2014 sd Sekarang : Associate Director Pt. Infiniti Wahana (Holding Company)
x. 2016 sd Sekarang : Managing Director Delmont Investment Private Limited
y. 2016 sd Sekarang : Komisaris Utama PT. Tunas Tambang Indonesia 

Baginya, hidup ini layaknya ajang kompetisi dan dianggap bernilai tatkala mampu memberikan
banyak manfaat bagi masyarakat atas dasar ilmu yang dimiliki karena merupakan amanat yang
bisa diapresiasikan dalam berbagai ruang dan kesempatan. Terbukti, dirinya terbilang aktif dalam
berbagai organisasi sosial dan keagamaan sebagai berikut :

a. 1993 – 1994 : Pemimpin Redaksi Majalah HIMANI – UNPAR
b. 1994 – 1995 : Ketua Unit Kegiatan Olahraga Unpar
c. 1997 – 1998 : Pengurus DPP KOSGORO
d. 2004 – 2007 : Ketua Bidang Transportasi dan Komunikasi DPP HIPPI
e. 2002 – 2008 : Ketua Umum DKM Mesjid Agung Nurul Takwa Jonggol Bogor

Ternyata kerja keras, kesungguhan, tempaan hidup yang pernah dirasakannya, membuahkan
hasil berupa penghargaan-penghargaan :

a. 1989 : Penulis Dalam Lomba Karya Tulis Multipolar Tempo
b. 2004 : Pembicara dalam Seminar Kepemudaan di Bogor
c. 2006 : Kandidat Profesional Muda Berbakat versi CNBC Hongkong
d. 2007 : Penghargaan dari Kapolres Bogor
e. 2008 : Pembicara pada Workshop Perusahaan Masuk Bursa

Saat ini, ia mendirikan HMS Strategic sebagai rumah apirasi yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor dalam program keagamaan, sosial dan olah raga serta
pemberdayaan pemuda.

PENDIDIKAN
Pendidikan Formal dan Non Formal yang pernah dijalani oleh Drs. H. Mulyadi, MMA  adalah :

A. Pendidikan Formal :

1. S-1 Universitas Parahyangan Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Niaga Lulus Tahun 1995
2. S-2 Institut Pertanian Bogor Program Pasca Sarjana Jurusan Magister Managemen Agribisnis Lulus Tahun 2004
3. SDN Jonggol 01 Lulus Tahun 1984
4. MI Darul Maarif Jonggol Lulus Tahun 1985
5. SMPN Jonggol 1 Lulus Tahun 1987
6. SMA Kesatuan Bogor Lulus Tahun 1990

B. PENDIDIKAN NON FORMAL :

a. 1994 : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Se Jawa Barat
b. 1995 : Pendidikan Programer Komputer, Lembaga Pendidikan Komputer, Informatika Bisnis dan Managemen Bandung
c. 1995 : Pendidikan Perantara Perdagangan Efek ( Broker Dealer) Lembaga Managemen Keuangan dan Akutansi Jakarta
d. 1995 : Pendidikan Perdagangan efek dan Otomasi Perdagangan Efek Bursa Efek Jakarta
e. 1997 : Lulus Ujian Kecakapan Profesi Broker Dealer dari Panitia Standar Profesional Pasar Modal
f. 1999 : Mendapatkan Izin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Dari Badan Pengawas Pasar Modal ( BAPEPAM) Dept. Keuangan RI

Drs H Mulyadi yang beristrikan Nurasiah Jamil dan mempunyai tiga orang anak: Nurfajrina Sabila Putri Mulyadi, Muhammad Sultan Ramadhan Putra Mulyadi dan Nursabrina Saskia Putri Mulyadi. Beralamat tinggal di Jalan Raya Jonggol No. 37 Bogor RT.02/RW 02, Kecamatan Jonggol, Jawa Barat.

Selain menggeluti bisnis dan dunia politiknya, Drs H Mulyadi juga memiliki kepedulian terhadap peningkatan moral anak bangsa. Ia mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama “Saung Santri”. Pesantren itu lebih dikhususkan bagi anak-anak tidak mampu dengan tujuan ingin menciptakan generasi penghafal Al-qur’an. Perkembangan cukup menggembirakan dimana para santri yang kini bermukim berasal dari seluruh penjuru nusantara.

Lebih dari itu sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat saat ini, politikus yang religius ini juga membuat “Rumah Aspirasi” di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan nama Haji Mulyadi Syurdi Strategic disingkat “HMS STRATEGIC”. Aktifitas di rumah aspirasi itu diantaranya terkait soal kegiatan sosial keagamaan dan olahraga.(red)

Add a comment

Pemilihan RW di Wilayah “Emas” Berujung di PTUN

RW06 3

DestinasiaNews – “Demi hukum,” katanya. Dan, urusan kalah di pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) pun diuber sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Begini, adalah pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Dalam Pemilihan tersebut terdapat 2 calon masing-masing Adhy Gantara dan Lili Barli. Sedangkan hasil dari pemilihan tersebut calon Lili Barli meraih jumlah suara terbanyak (128). Sedangkan calon Adhy Gantara hanya memperoleh 10 suara meski sudah berupaya membagi-bagikan sembako kepada warga. Berhaklah Lili menjadi Ketua RW 06.

Tapi, tunggu dulu. Ada yang “aneh” dalam proses pemilihan ini. Sebelum pemilihan itu berlangsung, entah bagaimana prosesnya sudah ada Surat Keputusan Lurah Braga bernomor 28/XII/Kel.Brg/2016 tentang menghentikan masa kerja Ketua RW terdahulu, Istiti Suryani, dan mengesahkan kepengurusan RW 06 yang baru dengan Lili Barli sebagai ketuanya. Anehnya, surat keputusan itu ditandatangai Lurah Braga, Yunika Wihastini, M.Si pada tanggal 22 Desember 2016.

Pihak Adhy Gantara pun pada awalnya memohon penyelesaian masalah pengesahan pengurus RW yang tidak lazim ini melalui jalan musyawarah, namun tidak membuahkan hasil yang dianggapnya tidak berkeadilan.RW06 5

Adhy pun lalu menggaet Dicky Ahmad, seorang Advokat untuk menggugat Lurah Braga yang terlibat dalam pemilihan ini ke PTUN. “Pelayangan gugatan ini bukan untuk menuntut agar pengugat dimenangkan," Dicky menegaskan dalam konperensi pers. “Ini tidak lebih sebagai pembelajaran dan contoh bahwa meski dalam skala RW aturan harus tetap ditegakkan," lanjutnya.

Diki Ahmad yang menjadi pengacara Adhy Gantara sebagai penggugat mengatakan, permasalahan gugatan adalah SK penetapan ketua RW terpilih yang sangat tidak lazim. "SK yang ditetapkan bertanggal 22 Desember 2016. Sementara pemilihan RW berlangsung bulan Januari," kata Diki. Kumaha iyeu?

"Jelas sekali disini bahwa Lurah Yunika sebagai pejabat publik tidak memahami tugasnya. Terutama dalam hal ketelitian administrasi." Ujar Dicky lagi.

RW06 1Apa kata Yunika? “Proses pembentukan panitia sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dengan aturan. Saya malah dianggap bersekongkol dengan RW yang memenangkan pemilihan." Begitu katanya. Yunika juga mengatakan bahwa SK itu (22 Desember 2016) dibuat untuk kelengkapan administrasi proyek. Yunika pun mengakui, permasalahan ini merupakan sebuah pembelajaran bagi dirinya.

Sedangkan menurut Lili Barli, kalem, “Mungkin gugatan ini akibat rasa kecewa."

Sementara Adhy Gantara menjelaskan bahwa gugatannya ini berdasarkan niat baik. "Saya hanya ingin mengubah kondisi di RW saya agar secara administratif dan pelaksanaan kegiatan di RW 06 Kelurahan Braga bisa dibenahi," papar Adhy. Kata Adhy juga, Kelurahan Braga adalah wilayah “emas." “Idealnya Karang Taruna pun bisa digaji di Kelurahan Braga."

Dan sidang di PTUN di Jalan Diponegoro pun dilangsukan 2 Mei lalu. Yunika dan Lili Barli Nampak hadir dalam persidangan tersebut. Namun, entah apa alasannya, Penggugat dan kuasa hukumnya justru tidak hadir di persidangan. Sidang itu pun hanya berlangsung singkat. Hakim hanya membacakan eksepsi gugatan dan akan dilanjut pada hari Rabu minggu depan.

Pihak penggugat lalu mengundang media dan menyatakan keinginannya untuk melangsungkan pemilihan ulang. "Bukan untuk menang, tapi untuk kebenaran demi hukum," kata Dicky. (BN/AR/DtN).-

Add a comment

Gerakan Hejo, Gempita & THL TBPP, Gebyar Tanam Jagung 50 Ribu Ha di Jabar

tanamdestinasiaNews  – Malam itu (1/5/2017) di Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, amatlah bermakna. “Saatnya Gerakan Hejo mengintrodusir di lapangan memanfaatkan 50 ribu hektar tanah terlantar di Jabar. Yang ditanam itu jagung. Kita perlu mandiri dalam ketahanan pangan, di antaranya melalui jagung yang banyak kita perlukan,” papar Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo.

 

Malam itu Eka menerima tamu istimewa, hadir di antaranya Ichi Indrawan, Kornas Gempita (Gerakan Pemuda Tani); Muh. Zabir Ibnu, Legal Affair Gempita; Dudy S Tafajani, Penasehat Forum Komunikasi THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) Nasional. Mereka berdiskusi intensif, perihal prospek tanaman jagung ini.

 

“Hadir di Jabar, semata demi meningkatkan ketahanan pangan kita.  Jabar ini sangat potensial”, tutur Ichi yang malam itu kala berdiskusi dengan rekannya secara rinci menjelaskan prospek tanaman jagung ini.

 

Terungkap dalam diskusi ini, dari 50 ribu hektar tanaman jagung dalam waktu maksimal rata-rata 5 hingga 6 bulan, akan dipanen sekitar 5 ton jagung per hektar. “Harga jagung per Kg versi pemerintah atau Kementan sekitar Rp. 3.150 per Kg Jagung Pipilan Kering,” jelas Ichi yang dalam naungan Gempita akan menyalurkan bibit beserta alat sistem pertanian, serta kepastian penyerapan pasca panen – “Bersama Gerakan Hejo dan Akang-akang dari THL-TBPP, yakin ini akan berhasil, tinggal implementasi di lapangan sesegera mungkin.”

 

Lebih jauh Eka dalam kapasitasnya sebagai “orang desa” yang peduli terhadap nasib petani dan kegelisahan betapa banyaknya lahan terlantar di Jabar:”Tinggal dihitung variabel pembiayaan, dan aspek teknisnya. Hasil diskusi ini, dan mengontak beberapa person di beberapa titik di Jabar, banyak yang merespon, termasuk untuk pembiayaannya.”

 

Sementara itu Atep Ahmad, Sekertaris Gempita Jabar yang malam itu hadir  agak terlambat, menyatakan rasa gembira atas gagasan ini:”Ini memang program kami, sekarang bersinergis dengan Gerakan  Hejo dan THL-TBPP, ini makin pas bagi kami untuk mengimplementasikannya di lapangan.” (HS/SA/SF/dtn) 

Add a comment

Progres PKPU Koperasi CSI di PN JakPus - Permusyawaratan Hakim

progres1destinasiaNews -  Tindak lanjut pengabulan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, yang lazim dikenal Koperasi CSI (Cakrabuana Sejahtera Indonesia), per 17 April 2017, yang diputuskan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst. Akhirnya, per 21 April 2017 menunjuk Abdul Kohar, S.H., M.H Hakim Niaga pada PN Jakpus sebagai Hakim Niaga.

“Ini rapat pertama kreditur (28/4/2017 – red). Sangatlah penting, bertemu dengan hakim pengawas dan kurator, dan termohon dari pengurus Koperasi CSI. Makin jelas perjuangan kami, menuntut pengembalian uang anggota koperasi. Bukan hanya yang tergabung di Forkoma CSI, seluruhnya malah yang 18 ribu anggota, dengan perkiraan akumulasi dana sekitar Rp. 2,3 T,” jelas Rizky Ramdani yang biasa disapa Astro, ia mengadvokasi kasus ini dari basis Gerakan Hejo di Bandung sejak Desember 2016.

Astro hari itu hadir sebagai bagian dari pemohon PKPU yang dikabulkan pada perkara ini, dan tergabung pada Iqbal Nugraha sebagai kuasa hukum Forkoma CSI. Iqbal sendiri dalam hal ini berhadapan dengan termohon Syam Yousef Djoyo Law Firm selaku kuasa hukum dari Pengurus Koperasi CSI. “Semoga seluruh anggota koperasi CSI, nasibnya makin jelas. Progres PKPU ini, sangat bermakna bagi kehidupan mereka yang sudah terpuruk berat,” lanjutnya.

Tim Pengurus

Tindak lanjut lain dari agenda hari itu di PN Jakpus diperkenalkan ‘Tim Pengurus’ yang terdiri atas Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, dan Pengurus KSPPS BMT CSI Syariah dalam konteks PKPU. Mereka itu Abdul Kohar, S.H., M.H (Hakim Pengawas); Asnawati, SH (Panitera Pengganti); Jahmada Girsang, SH. (Pengurus), M.H.; Maddenio T Siagian, S.H (Pengurus); Ozhak Emanuel Sihotang, S.H (Pengurus); Imam Setiadi, S.H. (Pengurus); dan Bertua Diana Hutapea, S.H, M.H (Pengurus). “Pertemuan permusyawaratan hakim ini banyak manfaatnya, ini kan arah untuk mendamaikan yang  berperkara. Sayang, dari pihak termohon masih banyak yang  belum memahami esensi proses PKPU ini.”

Sementara itu Hari Suharso, Ketua Forkoma seusai pertemuan ini, menyatakan:”Di forum ini makin jelas, tuntutan pengembalian uang anggota lebih realistis. Karenanya, marilah anggota koperasi yang kini terkotak-kotak dalam beberapa kubu bersatu,” ujarnya sambil menambahkan –“Manfaatkanlah agenda terdekat, 5 Mei 2017. Agendanya, batas akhir pengajuan tagihan kreditur dan pajak.”

Secara terpisah Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo di Bandung, ketika dikonfirmasi perihal agenda ‘Tim Pengurus’ di PN Jakpus (28/4/2017):”Tak bosan saya ucapkan, proses PKPU ini semoga bisa dipahami yang di luar anggota Forkoma CSI. Pengembalian dana anggota, ini yang paling rasional. Negara sudah ikut serta membantu, membentuk Tim Pengurus.”

Kasus Investasi itu

progres2Kasus yang melanda Koperasi CSI sejak November 2016, dimata publik semakin populer sebagai penghimpun dana layaknya sebuah bank,  atau kalangan awam kerap menyebutnya investasi bodong. Kantor pusatnya di kota Cirebon, Jawa Barat, dan 18 ribu-an anggotanya tersebar di Nusantara. Dugaannya, telah terakumulasi dana senilai Rp. 2,3 T. Sejumlah daya pikat bagi anggota Koperasi CSI ini, beroleh bunga atau bagi hasil rerata dari simpanannya 5% per bulan.

Bergulirnya kasus Koperasi CSI ini di level nasional hampir bersamaan dengan pemberitaan Koperasi Pandawa di Depok, Jawa Barat yang ternyata abal-abal alias investasi bodong itu. Salah satu indikator awal, dua pucuk pimpinannya M Yahya dan Iman Santoso, ditahan pihak berwajib pada 25 November 2016 atas laporan OJK dan satgas Waspada Investasi ke Bareskrim.  

Keduanya ditahan dengan dugaan pelanggaran prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyidikan Bareskrim pun mengarahkan atas sangkaan pelanggaran pasal 3 dan 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Masih terasa, ada  hal yang membuat resah anggota Koperasi CSI hingga detik terakhir di PN Jakpus. Masih muncul riak-riak isu dari kasus bernilai triliunan rupiah – Tersiar kabar dana segar yang “tersisa” dari investasi ini setelah dibekukan pihak berwenang, menurut versi kurator sekitar Rp 21 M, menurut versi kejaksaan sekitar Rp. 150 M, menurut OJK dan Bareskrim hanya sekitar di bawah 50 M.

“Mana yang benar, ini bikin kami semaput,” kata seseorang berinisial HDN asal Bekasi yang menyimpan uangnya dan kerabatnya sejak 2 tahun lalu– “Ratusan juta, saya simpan di koperasi yang katanya amanah ini. Makanya saya kesini? Mau tahu kemajuan PKPU ini. Sebelumnya, lancar bagi hasil bulanan 5%. Setelah dibekukan OJK, simpanan kami bagaimana?”

Lainnya, yang membedakan kasus “investasi abal-abal” sejenis dengan kasus Koperasi CSI, dari 18.000-an anggotanya hingga saat ini belum satu pun yang melaporkannya ke pihak polisi. “Soal laporan ke polisi, jadi pertimbangan kami, makanya mau tahu apa arti PKPU itu. Apalagi hakim, kan, bermusyawarat di sini” lanjut HDN dengan rona wajah datar. (HS/SA/SF/dtn)  

Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Aktivis HAM Bandung di Taman Cikapayang, Pasang Aksi – “Dari Gulita Terbitlah Pelita …”

Aktivis HAM Bandung di Taman Cikapayang, Pasang Aksi – “Dari Gulita Terbitlah Pelita …”

destinasiaNews – Ibaratnya, jalan terang itu masih sebatas angan-angan. Padahal, reformasi di negeri ini telah muncul sejak 1998. Sempat kala...

Eka Santosa Beri Materi Kebangsaan ke Generasi Muda – Berguru, ke Rambo & Super Hero?!

Eka Santosa Beri Materi Kebangsaan ke Generasi Muda – Berguru, ke Rambo & Super Hero?!

destinasiaNews – Suasana Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, hutan buatan seluas 4,5 ha, yang kini melebat kembali sejak ditanami...

Kasus Pembebasan Lahan PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Hadirkan Saksi dari Tergugat

Kasus Pembebasan Lahan PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Hadirkan Saksi dari Tergugat

  destinasiaNews -  Lanjutan sidang “pembebasan lahan” PLPR Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di PTUN Bandung Jl. Diponegoro Bandung, nama resmi perkara...

Rahasia Kulit Cerah Bercahaya Dengan Wardah White Secret Pure Treatment Essence

Rahasia Kulit Cerah Bercahaya Dengan Wardah White Secret Pure Treatment Essence

DestinasiaNews – Hi Destiners, ada rahasia baru dari Wardah untuk kulitmu! Kali ini, Wardah meluncurkan inovasi terbarunya yaitu Wardah White...

Bandung Photo Studio Digital & Lab - Ifan Chandra "Sekali Berarti"

Bandung  Photo Studio Digital & Lab - Ifan Chandra "Sekali Berarti"

destinasiaNews - Wow, urusan foto diri yang keren berharga terjangkau, di Bandung rasanya hanya satu. Ini dia  bidang usahanya, namanya...

Pengunjung

01606087
Hari ini
Kemarin
2128
1289