Tuntas Jernihkan Pemberitaan Sepihak HU Pikiran Rakyat, Eka Mencuci Lesung …

IMG 20170915 WA0124
destinasiaNews – Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Hejo, dan Sekjen BOMA Jabar, di kediamannya (15/9/2017) Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun Kab. Bandung, tanpa ba-bi-bu sedari pagi hingga siang mencuci ratusan koleksi lesung “buhun”. Lesung kayu ini, dahulu digunakan wadah penumbuk padi ala tradisi Sunda.  Kata Eka ada 400-an jumlah koleksinya.
 
Menurutnya, rata-rata usia lesungnya di atas 25 tahunan. “Dikumpulkan dari pelosok Jabar. Banyak diperoleh dari milik keluarga sebagai warisan kakek buyutnya. Bayangkan, berapa usianya? Terkumpul sejak awal 90-an,” begitu ujarnya sambil mengelus-ngelus lesung sembari menyibakkan air kolam di bawah bangunan tradisional Sunda yang ia namakan “Bale Kambang” – “Lesung juga perlu berseka, kasihan sudah pensiun jasanya jangan dilupakan. Ini seperti pahlawan tanpa tanda jasa …”
 
Ditanya, apa hubungannya dengan kasus salah “ungkap” dari pemberitaan Harian Umum Pikiran Rakyat (13/9/2017) berjudul  ‘Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya’, lalu sekarang mendadak mencuci lesung? “Ini itung-itung syukuran kecil, koran PR hari ini (15/9/2017) sudah membuat imbangan berita. Sangat menenangkan saya. Kebetulan ada waktu luang hari ini, ya nyuci lesunglah. Tadinya ribuan kader partai saya di Jabar sempat panas,” papar Eka sambil menunjukkan Koran PR edisi 15 September 2017 pada halaman 3 yang memuat artikel berjudul ‘ Tak Ada Dualisme di Partai Berkarya Jawa Barat’.
 
Makna Lesung
 
Sepintas dari perbincangan in formaldengan Eka yang telah lama bergiat pada lingkungan hidup, dan perjuangan hak ulayat masyarakan adat Sunda, sedikit terkuak filosofis tentang lesung. Ini katanya mengingatkan, tidak boleh kita melupakan jasa sekecil apa pun dan dari siapa pun itu. “Bayangkan, lesung bertahun-tahun jadi landasan tumbukan padi. Hasilnya, nasi jadi enerji hidup kita. Hebatnya, selesai digunakan Sang Lesung ini biasa disimpan di kolong rumah. Padahal, fungsinya begitu penting, ya?” paparnya sambil menambahkan dengan kesan tidak mengurui:”Ibaratnya, kita itu tidak boleh masygul dengan apa yang kita lakukan”.
 
Beranjak lebih jauh soal lesung, Eka sejurus kemudian mengupas pentingnya ditingkatkan ketahanan pangan di negeri kita.”Contohnya, jangan utamakan alutsista (alat utama sistem senjata) di militer kita dengan anggaran selangit buatan luar negeri, yang super canggih. Tapi perut prajuritnya lapar karena tak makan kejo(nasi)?,: begitu paparnya sambil terkekeh-tekeh yang tangannya tak lepas membetulkan kain sarungnya.
 
Kembali, tersebab pentingnya peningkatan ketahanan pangan,  ini termasuk yang di luar nasi atau produksi padi, Eka telah lama menjadi penasehat dari ribuan personil yang tergabung pada THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas – tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) Indonesia. “Ternyata pemberdayaan penyuluh pertanian itu sangat penting. Petani kita di pedesaan akan meningkat produktifitasnya, bila sinergitas antar sektor terjadi. Bukan sebaliknya, katanya ketahanan pangan kita masih semu. Mungkin mereka lupa pada lesung, makanya saya bersihkan hari ini …,” urainya dengan santai tentu dengan tawanya yang berderai..
 
Pamungkas reportase ini ditanyakan, hubungan mencuci lesung hari ini dengan kasus pemuatan sepihak oleh mass media tentang partainya, dan katanya sudah selesai? “Ya, yang pentig sudah jernih danclear. Hari ini dilayangkan surat terima kasih ke redaksi PR atas beresnya soal ini. Banyaklah hikmah dari persoalan.”
 
Penasaran, hubungannya dengan mencuci lesung:”Wah, terus terang tak ada. Kebetulan hari ini ada waktu luang saja,” begitu tutupnya sembari membenahi tumpukan lesung yang sudah tampak bersih – “Jadi gareulis (cantik) ya lesung ini…?” (HS/SA/dtn) 
 
Add a comment

Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jabar,  Jelaskan Keberatan Pemberitaan HU Pikiran Rakyat

IMG 20170914 WA0111destinasiaNews – Bergulirnya pemberitaan di harian umum (HU) Pikiran Rakyat berjudul “Dilengserkan, Adi Gugat DPP Partai Berkarya” pada hari Rabu 13 September 2017 di halaman 2. Rupanya, mengusik keberadaan kader partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto khususnya di Jawa Barat. “Pemberitaannya, sangat sepihak ini, kami keberatan,” kata Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Subang, Dida K. Ursitadinata yang diamini oleh puluhan kader partai Berkarya dari pelosok Jabar.
 
Yang disoal dari pemberitaan HU PR itu, satu hari sesudahnya pada Kamis, 14 September 2017 di Sekertariat DPW Partai Berkarya Jabar di Jl. PHH Mustofa Komplek Surapati Core K-7. Hari itu, Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya dihadapan puluhan awak mass media menjelaskan materi keberatannya. “Pemberitaan ini, sangat terkesan di partai kami ada dua kepemimpinan. Ini tidak benar, kami tetap solid,” jelas Eka.
 
Eka sendiri telah beroleh mandat untuk jabatan ini sejak 5 Juni (No:105-SM/DPP/BERKARYA/VI/2017). Lalu, dikuatkan SK Pengangkatannya per 8 Juni 2017 (No: SK 12-DPW/DPP/BERKARYA/VI/2017) untuk 2017 – 2022. “Ini suratnya,” kata Eka sambil mengiwir-ngiwir berkas SK – “Di partai baru ini  belum ada kongres, musda, atau muswil, masih semua berdasarkan penunjukkan, utamanya dari DPP hingga ke bawahnya.”
 
Kronologi itu
 
Menurut Eka kepemimpinan Adi Mulyadi sebagai Ketua DPW Partai Berkarya jauh-jauh hari oleh DPP Partai Berkarya telah diterbitkan Penarikan Surat Keputusan (SK) DPW Jawa Barat per 12 Mei (Jakarta – No. 096/B/DPP/BERKARYA/V/2017). Konsekuensinya, penarikan SK yang sekaligus membekukan pengurus DPW Jabar melalui SK No: SK62-DPW/DPP/BERKARYA/IV/2017 per 12 April 2017, di bawah pimpinan Adi Mulyadi. “Ada rentang waktu sekitar satu bulan lebih antara kepemimpinan saya sejak dapat mandate, dengan Saudara Adi Mulyadi. Logisnya, tak ada hubungan antaranya,” tutur Eka.
 
Entah apa yang terjadi, kiprah Adi Mulyadi setelah terbitnya “SK Penarikan DPP per 12 Mei 2017”, menurut Eka, Adi masih berulah di mata DPP Partai Berkarya. Selanjutnya, DPP Partai Berkarya mengeluarkan surat per 5 Juli 2017 (No:146/B/DPP/BERKARYA/VII/2017). “Ini melarang saudara Adi secara eksplisit memakai nama Partai Berkarya. KTA pun, tidak akan diberikan.”
 
Dalam konpers ini, Eka menyoal gugatan Adi melalui kuasa hukum Gama Alamsyah, SH & Rekan ke PN Bandung. Sidang pertamanya, 12 September 2017. Gugatannya, menyasar selain Eka, Neneng A Tutty (Ketum Partai Berkarya), Badaruddin Andi Picunang (Sekjen Partai Berkarya), H. Hutomo Mandala Putra (Ketua Majelis Tinggi Partai Berkarya), Syamsul Zakaria (Ketua Mahkamah Partai Berkarya), KPU Jabar, dan Kesbangpol Jabar.
 
“Sebagai tergugat lll dalam gugatan ini, tak dijelaskan apa kapasitas saya? Geli, membacanya. Ketika mendapat mandat pun dari DPP Partai Berkarya (5 Juni 2017), secara administratif, organisatoris, rentang waktu itu tidak ada hubungan dengan saya sama sekali,” – katanya sembari menambahkan - ”Apa yang mau digugat dari saya?! Catat, sejak awal justru saya tempatkan secara terhormat Saudara Adi untuk merintis berdirinya partai ini di Jabar. Sama sekali tak terpikir untuk menjadikannya sebagai ketua DPW. Banyak saksinya di sini …”
 
Lainnya, Eka menunjukkan dua berkas SK terakhir Menkumham RI No: M.HH – 12.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, dan SK Menkumham RI No M.HH – 13 AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017 – 2022.
 
Tak Hadiri Konpers
 
“Esensi dua SK ini, ada perubahan juridis substansial menyangkut AD/ART, dan kepengurusan partai, adalah mengakomodir keinginan saudara Adi Mulyadi soal perubahan struktur kepengurusan di tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC dari gugatannya”, papar Eka yang tampak menyesalkan ketidak-kehadiran wartawan HU PR pada konperensi pers (konpers). “Katanya mau hadir hari ini, sampai siang ini belum datang juga”.
 
Belakangan kekecewaan Eka atas ketidakhadiran wartawan PR, menurutnya pada malam sebelumnya (13/9/2017) ia telah berkirim surat atas nama pimpinan partai ke redaksi HU PR. Dijanjikan, esok harinya (14/9/2017), redaksi HU PR akan mengutus wartawan menemuinya.
 
“Saya tunggu kehadiran wartawan PR. Disesalkan, kenapa tidak melakukan konfirmasi. Ini bikin repot bagi ribuan kader partai ini di Jabar,” jelasnya dengan menyatakan:”Terdaftar resmi dari 27 kota dan kabupaten di Jabar terdaftar 27 ribu KTA. Ini tanda kami serius menghadapi verifikasi faktual KPU pada Oktober 2017. Tak benar di partai ini ada dua kepengurusan. Itu menyesatkan!”
 
Akhirnya, Datang Juga  
 
Konpers siang itu Eka menurtupnya dengan tanya-jawab seputar rencana ke depan:”Saya inginkan secara baik-baik kode etik dan prinsip reportase yang berimbang, dilakukan. Jangan menulis sidang setelah 12 Sepetmber 2017 akan dilanjutkan minggu depan. Nyatanya, sidang dilanjut 10 Oktober 2017”. Siapa bilang kami tak hadiri sidang?! Yang benar kuasa hukum saya datang ke PN Bandung, namun tak ikut sidang, memang. Ini buktinya, ada register dari pihak PN Bandung.”
 
Usai tanya-jawab dengan puluhan pewarta, tibalah utusan dari HU PR. Yang hadir itu reporter Yedi Supriadi . Ia yang menyajikan judul di HU PR di atas. Yedi datang pada sore hari. Saat itu juga, terjadilah dialog kondusif dalam suasan santai. “Hikmah dari peristiwa ini amtlah banyak. Semoga, ke depan hubungan antara partai dengan mass media bisa terjalin lebih baik lagi”.
 
Dalam kesempatan ini dipaparkan sejumlah fakta yang bertentangan dengan yang disajikan di HU PR, di antaranya ketidakhadiran tergugat di PN Bandung, apa dan mengapa kiprah Adi Mulyadi, yang berujung terbitnya sejumlah SK dari DPP Partai Berkarya:”Tidak tega sebenarnya, saya membukakan hal ini. Namun, inilah faktanya. Boleh tanya ke para Ketua DPD yang hadir di sini. Bagaimana dulu ia memimpin partai ini? Sempat ada somasi, padanya,” terang Eka yang dilanjut beberapa Ketua DPD Partai Berkarya “curhat” soal keganjilan tatkala Adi Mulyadi memimpin partai ini di Jabar.
 
“Terpenting, apa pun itu upaya Saudara Adi Mulyadi ke pengadilan, kami hormati. Kita harus taat hukum”, pungkas Eka. (HS/SA) 
 
Add a comment

Jadilah Politisi Cerdas Dan Bijak..

IMG 20170914 133325
destinasiaNews.com – Bursa calon pemimpin dalam Pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak akan kembali digelar pada 2018 di berbagai daerah di Indonesia. Khusus Kabupaten Bandung Barat (KBB).
 
Menyikapi kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) KBB,  organisasi sayap PDI Perjuangan menilai, kondisi demokrasi saat ini harus dikembalikan menjadi milik rakyat.
 
“Demokrasi bukan ajang pertikaian kelompok elite, tapi artikulasi kepentingan rakyat.” Demikian disampaikan Ketua DPC Repdem KBB Heri Setia Munandar yang biasa di sapa Ali dan dalam siaran pers yang diterima destinasiaNews.com , Rabu, 13/9/2017.
 
Ali selaku ketua Repdem KBB menyatakan sikap dan seruannya untuk menegaskan opini yg terbangun di internal PDIP KBB dalam rangka menyambut pesta demokrasi di Pilbup 2018, "Di internal partai khusunya para bakal calon jangan galau dan lebay...bagaimana nanti mengurus Rakyat KBB,  dengan adanya opini yg sama sama diusung dari internal partai sudah muncul sifat dan karakternya bagaikan benalu politik..langkah atas dorongan Banteng Muda Indonesia (BMI) KBB terhadap Balon itu adalah sebuah karya selaku kader berdasarkan situasi terkini bahwa rakyat Bandung Barat membutuhkan pemimpin yang kapabel, kredibel dan dapat di pertanggungjawabkan secara keilmuan yang meliputi bagaimana sistem tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat KBB," ujarnya.
 
Lanjut Ali,"Sebuah dorongan Balon bupati dan wakil bupati yang di usung BMI KBB seharusnya di sambut dengan bijak dan cerdas bahwa itulah salah satu suara sayap partai PDIP yg menjunjung tinggi nilai dan makna serta hakikat demokrasi, dinamisasi politik dalam berdemokrasi tentunya selaku kader PDIP di tuntut untuk hormat, tunduk dan patuh apa yg menjadi keputusan dan intruksi partai, pertanyaannya apakah salah selaku sayap partai mendorong Balon dari Induknya Partai"?..sungguh ironis tatkala usulan dari BMI KBB di anggap prematur..atau membuat galau dan lebay para Balon..jadilah politisi cerdas dan bijak..,"pungkasnya.
 
Masih kata Ali," REPDEM KBB siap menjaga nilai nilai demokrasi untuk mempersatukan rakyat dan selalu berjuang utk memerahkan KBB dgn satu semboyan"Menang dan Menang PDIP KBB dalam Pilkada KBB 2018,"(SA)
 
Add a comment

Kasus PLPR Palabuhanratu di PTUN Bandung, Bayu Risnandar Bersaksi – Boleh Dibangun, Asal …

IMG 20170913 WA0105
destinasiaNews– Seperti apa jalannya sidang di PTUN Bandung dalam perkara No 80/G/2017PTUN-BDG pada 13 September 2017 ? Adakah yang berbeda  pada hari itu? Pihak penggugat pada sidang ke - 8 yakni Hanson R Sanger yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, juga ke Pemerintah Kab. Sukabumi selaku tergugat ll intervensi, menghadirkan Bayu Risnandar  (47) .
 
“Boleh saja Pemkab Sukabumi membangun PLPR (Pelabuhan Laut  Pengumpan Regional), asal tempatnya sejak awal jangan di Karang Pamulang. Ini pantai bersejarah milik rakyat. Tadi saya bersaksi di sidang ini,” tutur Bayu  yang juga mempertanyakan –“Katanya, sudah ada dana lebih dari Rp. 7 M untuk pembebasan lahan 6.600 M2. Uangnya diterima Soerono Haryanto melalui pelepasan hak no 01/BAPH-32.02/IX/2015 pada 23 September 2015. Karena tak jelas, ini sudah dilaporkan ke KPK.”
 IMG 20170913 WA0106
Persidangan yang berlangsung hampir satu jam, dipimpin hakim Rialam S,S.H.MH, dari pihak tergugat menghadirkan Ade Suryaman, SH, MM, Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi dan tergugat ll intervensi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi. “Minggu depan kami pun akan menghadirkan saksi”, papar Ade Suryaman yang dijawab hakim dengan mempersilahkannya.
 
“Pada sidang ini, tampak hakim tadi sedikit bingung dengan keterangan saksi Bayu. Implikasinya terpikir, meminta PS (Peninjauan Setempat) ke Ibu Hakim agar jelas juga dengan kaitan sengketa lahan 600 M2 dari klien saya pada proyek PLPR. Tapi kan biayanya itu, waduh …,” papar Hanson sambil menambahkan – “Semoga dengan bukti yang saya sodorkan tadi, jelas kan dari tanah klien saya hanya 10 meter itu sudah laut. Intinya, kenapa bisa-bisanya Soerono Haryanto mengklaim punya lahan 6.600 M2 dan sudah terima uang dari Pemkab Sukabumi?”.
 
Terkait sidang PTUN hari itu Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo kembali menyatakan bahwa hakim di PTUN Bandung harus jeli dan bijak melihat kaitan persoalan ini, tak sekedar sengketa tanah. Dugaan persekongkolan proyek PLPR mulai dari perencanaan, legalitas, hingga pelaksanaannya di lapangan saat ini, sangat kental. Ini bukti, ada masalah berat di proyek ini, bagusnya dihentikan.” (HS/SA)    
 
Add a comment

Tatang Zaenudin & Eka Santosa Maju ke Pilgub Jabar 2018 – Adu Panco, Satukan Power !


IMG 20170911 WA0060
destinasiaNews Pernak-pernik yang akan meramaikan Pilgub Jabar 2018, rupanyan salah satunya sedang mekar di Kawasan Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa di Pasir Impun Kabupaten Bandung. Buktinya, sejak Minggu malam 10 September 2017 hingga esok harinya (11/9/2017) di Alam Santosa yang juga kediaman Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa (58), hadir Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin (60).  Sekedar mengingatkan, sosok Kang Tatang (sapaan akrab Tatang Zaenudin), dalam tiga tahun terakhir publik nasional mengenalnya sebagai Deputi Operasional Badan SAR Nasional.
 
“Banyak kesamaan visi dan misi saya dengan Kang Eka, untuk maju ke Pilgub Jabar 2018. Soal lingkungan hidup yang amburadul dalam satu dekade terakhir, ini salah satu pertimbangan kami. Bila diizinkan, sepakat berdua segera membenahinya. Pahamlah saya soal karakter alam dan  46 juta jiwa penduduk Jabar,” papar Kang Tatang kala mengadakan konperensi pers di Alam Santosa (11/9/2017) –“Utamanya, untuk mengendalikan lingkungan hidupnya. Perlu orang yang paham, berani, bijak, dan mau turun ke lapangan demi rakyat!”
 
Menurut Kang Tatang pula pantauan siapa Kang Eka sudah lama dikenalnya sejak menjadi Ketua DPRD Jabar (1999 -2004) hingga saat di DPR RI (2204 – 2009), serta kiprah lainnya di kegiatan budaya dan social kemasyarakatan. “Kang Eka bukan orang asing bagi saya, kiprah dan pemikirannya yangikuti daN pahami. Contohnya, ini Kawasan Alam Santosa yang dulu kritis, kini menghijau dan bermanfaat bagi banyak orang, itu karya luar biasa bagi saya.”  
 
Kang Tatang kala ditanya para pewarta, sejauh mana perihal sinyal persetujuannya dari Prabowo Soebianto, Ketua Umum Partai Gerindra? “Saya jadi kader Gerindra sejak 2015. Bila kini ada sinyalemen, ada pihak lain yang disetujui Pak Prabowo. Itu sih, baru sebatas katanya dan katanya....”
 
Lanjutannya,  ujaran Kang Tatang kerap diselipi gesture tegas-tegas bercampur someah ala putra Cianjur  yang ramah dan supel, kembali ia tambahkan:”Apa perlu saya keluarkan KTA-nya? Tegasnya, saya ini sudah dapat mandat hitam di atas putih dari tangan Pak Prabowo langsung. Tidak melalui perantara, loh?!”
 
Eka Santosa yang kini menjabat sebagai Sekjen BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar dan Ketua DPW Partai Berkarya Jabar, mengamati munculnya pasangan yang katanya sudah “mendeklarasikan-diri” serta siap maju ke Pilgub Jabar 2018:”Saya dan Kang Tatang ini, tak gentar. Kata saya semua itu baru sebatas katanya dan katanya. Kami realistis saja, bukan katanya lagi,” ujarnya sambil menambahkan dirinya yang dalam dua tahun terakhir ini maju dengan dukungan tokoh Jabar Solihin GP– “Kehadiran Kang Tatang merupakan perwujudan komunikasi politik saya, dan sangat positip nilainya.”
 
Menariknya, sesi konperensi pers bersama di Kawasan Alam Santosa, pagi itu diakhiri dengan “adu panco”.”Ini kami bukan untuk adu jagoan. Semata untuk menyalukan power,” tutur Eka yang diiyakan Kang Tatang dengan dengan menyatakan – “Nah, ini soal bukti keakraban kami, bukan hari ini saja ternyata sudah sejak lama, malah.”
 
Galibnya, pertemuan dua sosok ini semoga mampu mendinamisasi publik Jabar dalam menyemarakkan demokrasi di Jabar dan Nasional.”Ini yang kita tuju, bukan sebaliknya mengkotak-kotakkan warga Jabar. Tumbuhkanlah, bunga-bunga baru demi menyuburkan alam demokrasi kita,” pungkus jurnalis Ellyda yang diamini rekannya Bagoes Rintohadi. (HS/SA) 
Add a comment


emgz2

Artikel lain...

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa  

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa   

destinasiaNews – Aktivis pergerakan masyarakat Tatang Suratis, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Barat, ditemui...

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta  

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta   

destinasiaNews – Tak biasanya Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo dan Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum kala...

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

destinasiaNews – “Lho koq tidak diundang Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Besok Kang Eka datang saja ikut rapat di...

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

destinasiaNews -- Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang juga Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, serta Sekjen...

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika  

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika   

destinasiaNews – Bertempat di Prime Park Hotel Jl. P.H.H Mustofa Kota Bandung, SMKN 5 Bandung menggelar workshop ‘Pendidikan Inklusi’ selama...

Pengunjung

01796268
Hari ini
Kemarin
652
1377