Perangi Narkotika dengan Senjata Rehabilitasi, Mungkinkah?

rehab
DR. Anang Iskandar, SIK, SH, MH,
Dosen Pidana Narkotika Universitas Trisakti, mantan Kabareskrim (2015 - 2016), kini Kepala BNN (2012-2015), mengurai ihwal ampuhnya upaya rehabilitasi. Tentu, kiatnya dalam konteks memerangi maraknya 'virus dunia' narkotika di Indonesia. Inilah nukilannya ...
 
DestinasiaNews - Sampai kini,  masih banyak yang menyangsikan: mungkinkah dengan senjata rehabilitasi kita berhasil memerangi maraknya "virus dunia" narkotika? Jawabannya, sangat mungkin ! Kepastiannya, berangkat dari berbagai dasar ilmiah dan bukti sejarah.
 
Pertama, faktanya, senjata rehabilitasi itu satu-satunya cara pulih dari penyakit ketergantungan narkotika.
 
Kedua, penyalahgunaan narkotika bagi yang menjalani proses hukumnya, harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya. Karenanya, setiap hakim wajib memvonis dengan hukuman rehabilitasi. Harap diingat, ini merupakan amanat konvensi, amanat undang-undang, dan amanat umat manusia untuk hidup sehat - jauh dari segala macam penyakit.Termasuk penyakit ketergantungan.
 
Ketiga, apabila penyalahguna sembuh. Ini bermakna tidak ada lagi penyalahguna. Artinya, tidak ada demand atau permintaan. Otomatis, pedagang narkotika pun, gulung tikar karena tidak ada pembeli.
 
Berawal dari titik ini, senjata rehabilitasi membuktikan keampuhannya, memerangi narkotika. Rehabilitasi bukanlah sekadar memulihkan penyalahguna, melainkan menjadikan bandar narkotika bangkrut selamanya.
 
Secara tekhnis, narkotika adalah obat, bahan dan zat. Ia bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntik berpengaruh pada kerja otak. Sering kali,  ia menyebabkan penyakit ketergantungan. Jika kemudian seseorang mengidap penyakit ini, berakibat kerja otak pun berubah. Ini akan merembet  ke perubahan fungsi vital organ, seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain.
 
Di sisi lain, narkotika sebenarnya memang diperlukan untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu, dengan dosis terukur, dan diperuntukkan oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakit.
 
Sejatinya, peredaran narkotika harus diawasi secara ketat, dengan rambu-rambu aturan dan perundang-undangan. Sementara penyalahgunaan atau penggunaan tanpa resep dokter, serta peredaran di luar ketentuan perundang-undangan, harus dilarang oleh undang-undang narkotika kita.
 
Diketahui, semua penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan penyakit ketergantungan, atau adiksi. Konsekuensi untuk penyembuhannya, memerlukan upaya serius, dalam arti kembali ke kondisi sehat. Penyembuhan ini galibnya, dimulai dari proses detoksifikasi, proses sosial, dan penanaman kembali nilai-nilai sosial yang hilang akibat adiksi.
 
Secara garis besar, bila merunut kepada UU Narkotika Indonesia, penyalahgunaannya terbagi atas dua tipe. Tipe pertama, penyalahguna untuk diri sendiri, dan penyalahguna untuk diedarkan. Tipe kedua, ini yang perlu diperangi meskipun dengan cara berbeda, bukan melalui rehabilitasi.
 ANANG ISKANDAR
Cara Memerangi Narkotika
Berangkat dari Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya pasal 4: senjata utama demi memerangi narkotika, biasanya melalui rehabilitasi. Sasaran “tembaknya", sangat khusus yaitu para penyalahguna.
 
Melalui pasal 4 itu pun, senjatanya bernama rehabilitasi.  Ini pun digunakan demi mencapai tujuan dari lahirnya Undang Undang Narkotika Indonesia. Secara historis, ruh dari Undang Undang ini menegaskan bahwa para penyalahguna dijamin untuk direhabilitasi.
 
Bahkan jaminan ini disebutkan dalam Undang-Undang secara spesifik. Dibuktikan dengan pernyataan ‘mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, menjamin upaya rehabilitasi medis,  serta rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu’.
 
Secara teknis, penggunaan senjata rehabilitasi, diatur oleh Undang-Undang Narkotika Indonesia, yaitu:
 
1. Bagi keluarga atau orang tua penyalahguna yang ingin sembuh secara mandiri atas biaya sendiri, dapat memilih tempat rehabilitasi sesuai keinginan masing-masing. Hal ini karena undang-undang narkotika kita memposisikan penyalahguna sebagai orang sakit, dan menjadi kewajiban orang tua untuk penyembuhannya.
 
2. Apabila tidak, ada pilihan lain yaitu mengikuti rehabilitasi yang dipaksa oleh undang-undang dan dibiayai pemerintah. Dalam konteks ini, penyalahguna dapat mengikuti jalur wajib lapor yang disediakan undang-undang, yaitu secara sukarela, atau dilaporkan keluarganya ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah.
 
Rumah sakit itu dikenal juga sebagai IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Ia berkewajiban mendapatkan atau penyembuhan,  serta diberi bonus oleh undang-undang,  tidak dituntut pidana. Hal ini karena undang-undang narkotika kita berperspektif hukum dan kesehatan.
 
3. Apabila karakter penyalahguna itu enggan dan tidak mau direhabilitasi meskipun dipaksa, berdasarkan undang-undang juga, penyalahguna dilakukan upaya paksa untuk direhabilitasi melalui rehabilitation justice system (RJS). RJS ini merupakan proses peradilan yang bermuara pada penghukuman rehabilitasi.
 
Dalam prosesnya, penyalahguna ditangkap, disidik dan dituntut di pengadilan. Artinya, selama proses penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa ditempatkan di lembaga rehabilitasi.  Hakim pun menurut undang-undang narkotika wajib memvonis hukuman rehabilitasi, baik terbukti atau tidak terbukti bersalah.
 
Penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan menurut undang-undang telah dihitung sebagai hukuman kurungan atau pemenjaraan. Inilah esensi dari proses modern yang mewarnai undang-undang narkotika kita yang memiliki perspektif penegakan hukum dan kesehatan.
 
Lalu terhadap para pengedar. Mulai dari pengecer, pengedar sampai produsen narkotika, Undang Undang Narkotika Indonesia, sejatinua telah membuktikan keampuhannya.
 
Pembuktian itu diimplementasikan berupa law enforcement melalui penangkapan, penyidikan, dan penuntutan lewat mekanisme criminal justice system. Ancamannya berat: mereka diancam hukuman berat bahkan hukuman mati.
 
Dipahami, pengedar adalah penjahat narkotika sesungguhnya. Merekalah, justru mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika. Mereka inilah, sosok sebenarnya sebagai perusak bangsa. Melalui racun yang mereka sebar, begitu banyak korban yang mengkonsumsi narkoba, akibatnya jiwa penyalahguna pun terganggu.  Bahkan, menderita sakit jiwa alias gila. Ini sebenarnya yang seharusnya memperoleh hukuman berat oleh hakim. Bukan, penyalahgunanya.
 
Sementara bagi mereka yang belum terlibat sama sekali, undang-undang narkotika, sudah menegaskan perlindungan dengan senjata pencegahan. Tujuannya, jelas dan tegas yaitu agar tidak masuk ke pusaran bisnis narkotika. Pencegahan ini menjadi penting, agar munculnya penyalahguna baru tidak terjadi. Rantai penyalahguna, diputus !
 
Sejatinua, perang terhadap narkoba, sepatutnya mengunakan tiga senjata di atas secara seimbang dan berkelanjutan.
 
Pengalaman Menang Perang
tercatat di antaranya, proyek Mayfahluang Foundation Thailand.Ia  berhasil memenangi perang melawan narkotika. Yayasan ini fokus pada rehabilitasi dan pencegahan tanpa ada penegakan hukum. Dampaknya, dalam waktu tidak terlalu lama, berhasil merehabilitasi seluruh wilayah proyek. Kini, sudah tidak ada lagi peredaran di daerah proyek karena tidak ada konsumen atau permintaan.
 
Di seluruh wilayah Uni Eropa, khususnya Belanda, justru tidak pernah menghukum penjara meskipun penyalahguna narkotika dilarang dan dibatasi. Para penyalahguna justru dihukum secara non-kriminal. Belanda pun banyak membangun tempat rehabilitasi, sehingga banyak penyalahguna berangsur sembuh. Inilah, salah satu sebab banyak penjara di Belanda “gulung tikar”, karena tidak ada penghuninya. Coba, bandingkan dengan kondisi di Indonesia?
 
Di sisi lain, ada beberapa negara di dunia yang gagal dalam perang melawan narkotika. Hasil penelitian menegaskan, kegagalan itu karena berpatokan hanya pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
 
Sebut saja Amerika Serikat. Negara ini juga pernah gagal dalam perang melawan narkotika di tahun 1970-an. Saat itu, pelopornya justru Presiden Nixon sendiri dengan menggunakan senjata law enforcement. Baik terhadap pengedar maupun penyalahgunanya. Dua pihak ini, dihukumn kondisi ini serupa dengan di Indonesia saat ini.
 
Berangkat dari pengalaman negara yang gagal dalam perang melawan narkotika itu,  ini mengilhami masyarakat dunia untuk mengamandemen Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
 
Melalui Protokol 1972, arah perang melawan narkotika berganti wajah. Penyalahguna narkotika diberikan alternatif penghukuman rehabilitasi. Konvensi ini kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota PBB dan dijadikan dasar pembuatan undang-undang narkotika di masing negara peserta.
 
Berdasarkan konvensi itu, Indonesia mengadopsinya, muncullah UU No. 8 Tahun 1976. Undang Undang ini menjadi dasar dibentuknya Undang Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976, sebagai Undang Undang narkotika pertama di Indonesia.
 
Berdasarkan rentetan sejarahnya, UU 1976 mengalami pergantian menjadi UU Narkotika 1997. Terakhir menjadi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 
Terkini, undang-undang narkotika, sudah berlaku dan telah berperspektif pada penegakan hukum, serta kesehatan. Khususnya untuk menangani masalah narkotika. Itulah sebabnya dalam regulasi ini, penyalahguna diberikan penghukuman berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan bersifat wajib.
 
Dengan demikian rehabilitasi atau hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna, telah menjadi ketetapan bagi seluruh bangsa di dunia. Ini termasuk Indonesia, sebagai salah satu cara mematikan bisnis narkotika ilegal. Perlakuan hukuman berat yaitu penjara atau mati, khusus ditujukan bagi para kelompok pengedar.
 
Kenyataanya,  kini penerapan hukumnya justru menyimpang dari arah dan tujuan undang- undang. Semua, karena selama penyidikan, penuntutan dan peradilan, para penyalahguna banyak “digoreng”, untuk mengikuti proses criminal justice system yang bermuara di penjara.
 
Di titik inilah, permasalahan pemenjaraan harus diluruskan. Tujuannya,  agar bangsa ini tidak berjalan ke arah yang salah. Tokh, tujuan UU Narkotika Indonesia untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
 
Caranya pun diatur mengikuti perkembangan dunia. Walau kenyataannya, penyalahguna bukan direhabilitasi atau dihukum rehabilitasi, namun ditahan dan dihukum penjara.
 
Dampak ketidakpatuhan atas regulasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu, Indonesia menjadi sulit memenangkan peperangan melawan narkotika. Bahkan segelintir pihak, malah menyalahkan undang-undangnya. Mereka kerap menyatakan bahwa ‘undang-undangnya tidak jelas, ambigu, tidak baik,  segera diganti'.
 
Di titik itu, sebenarnya telah menampakkan adanya arah yang salah dalam perang melawan narkotika. Meskipun demikian, masih berhasratkah kita berperang,  melawan narkoba, dan memenangkannya? Saya yakin, kita siap melawan penyalahguna narkotika. Semoga kita memenangkan peperangan ini. (Anang Iskandar/HS/dtn)


emgz2

Artikel lain...

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa  

Tatang Suratis, Ketua DPD LPM Jabar: Pemberdayaan itu Tiang Membangun Desa   

destinasiaNews – Aktivis pergerakan masyarakat Tatang Suratis, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Barat, ditemui...

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta  

F DAS Citarum & Gerakan Hejo ‘Dikucilkan’ Urus Citarum – “Tak Mengapa Kata Eka di Radio Elshinta   

destinasiaNews – Tak biasanya Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo dan Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum kala...

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

F DAS Citarum Tak Lagi Dilibatkan Urus Sungai Terkotor Sedunia, Eka Santosa:”Ada yang Aneh …”

destinasiaNews – “Lho koq tidak diundang Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum. Besok Kang Eka datang saja ikut rapat di...

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

Eka Santosa Terima Cawagub Jabar Anton Charliyan - Bahas Kedalaman Adat & Masa Depan Jabar

destinasiaNews -- Eka Santosa, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo yang juga Ketua Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum, serta Sekjen...

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika  

SMKN 5 Bandung Gelar Pendidikan Inklusi – Education for All Setara  Bhineka Tunggal Ika   

destinasiaNews – Bertempat di Prime Park Hotel Jl. P.H.H Mustofa Kota Bandung, SMKN 5 Bandung menggelar workshop ‘Pendidikan Inklusi’ selama...

Pengunjung

01796291
Hari ini
Kemarin
675
1377